Rancangan Awal RPJMD 2018-2023 Kota Malang Disepakati, Fraksi PKS Tetap Beri Catatan ini!

Mar 04, 2021 11:02
Rakor pembahasan rancangan awal RPJMD Kota Malang 2018-2023. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Rakor pembahasan rancangan awal RPJMD Kota Malang 2018-2023. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Meski telah disepakati bersama, nampaknya rancangan awal perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2018-2023 masih disoroti legislatif.

Fraksi PKS DPRD Kota Malang salah satunya yang menilai pembahasan perubahan RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 perlu ditelaah sesuai dengan isu-isu strategis saat ini.

"Ini untuk memantapkan strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan Kota Malang hingga tahun 2023," ujar Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji.

Bayu juga menyoroti persoalan revitalisasi pasar rakyat, seperti Pasar Besar, Pasar Gadang, hingga penyelesaian legal opinion terkait rencana revitalisasi Pasar Blimbing. Serta, proyek pembangunan Jacking untuk mengatasi banjir yang hingga kini masih tersendat.

"Menumpuknya masalah yang mensyaratkan penyelesaian legal opinion terlebih dahulu, hingga perjanjian kerja sama (PKS) perlu dirumuskan strategi penyelesaiannya," jelasnya.

Pria yang juga anggota Komisi B DPRD Kota Malang ini lebih jauh juga menyebut, agar dalam perubahan RPJMD 2018-2023 nanti juga menyoroti perihal penguatan di sektor ekonomi kreatif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Penguatan UMKM telah menjadi program pembangunan Kota Malang periode tahun ke tiga perlu terus dilanjutkan serta ditingkatkan pada arah kebijakan pembangunan periode tahun ke empat dan ke lima. Ini juga untuk mewujudkan misi Kota Malang produktif dan bersaya saing berbasis ekonomi kreatif," paparnya.

Tak hanya itu, program-program prioritas Perangkat Daerah (PD) mengenai pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dinilai juga perlu menjadi perhatian. Sehingga, perlu disiapkan kerangka pendanaan yang memadai, untuk secara bertahap mengurangi titik genangan air di Kota Malang.

Serta, terkait Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) di masa pandemi Covid-19 yang disebut Bayu perlu dipastikan terjaga. Di mana, salah satu upayanya adalah Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang pada tahun ke-3 dan tahun ke-4 yang perlu memberikan perhatian khusus terhadap aspek ketahanan keluarga.

"Agar tiap-tiap unit terkecil masyarakat tersebut mampu bertahan melewati problematikanya, serta untuk meminimalisir munculnya kerawanan sosial di tengah-tengah masyarakat," tandasnya.

Topik
DPRD Kota MalangFraksi PKSBayu Rekso Aji

Berita Lainnya

Berita

Terbaru