LPKP Jawa Timur Beberkan Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak 

Mar 03, 2021 19:21
Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak LPKP Jawa Timur Sutiah saat ditemui pewarta di Ruang Anusapati, Pendapa Kabupaten Malang. (Foto: Tubagus Achmad/MalangTIMES)
Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak LPKP Jawa Timur Sutiah saat ditemui pewarta di Ruang Anusapati, Pendapa Kabupaten Malang. (Foto: Tubagus Achmad/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Banyak kriteria yang harus dipenuhi oleh daerah untuk mendapatkan predikat sebagai daerah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).  Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak, Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (LPKP) Jawa Timur Sutiah menyebutkan ada 24 indikator yang harus dipenuhi bagi daerah untuk menuju predikat KLA.

"Di sana disebutkan bahwa kewajiban pemerintah daerah memastikan seluruh anak mendapatkan hak dan perlindungan. Itu kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak," ujarnya kepada MalangTIMES. 

Lanjut Sutiah bahwa sebuah daerah untuk menuju predikat Kabupaten/Kota Layak Anak harus mempersiapkan dan menjalankan 24 indikator yang terbagi dalam lima klaster pemenuhan hak dan satu kelompok kelembagaan. 

"Mulai dari hak sipil kebebasan dipastikan semua anak mendapatkan akta kelahiran, ada informasi layak anak, ada forum partisipasi anak. Kemudian yang kedua setiap anak itu mendapatkan hak pengasuhan baik itu oleh keluarga maupun pengasuhan alternatif, dipastikan tidak ada pernikahan usia anak," jelasnya. 

Untuk lembaga-lembaga pengasuh tersebut harus yang sudah terstandarisasi maupun terakreditasi. Lalu Sutiah juga menyebutkan bahwa semua anak harus terpenuhi hak atas kesehatan dasarnya. 

"Mulai dari lahir di faskes (fasilitas kesehatan, red) gizinya baik, dapat imunisasi, dapat ASI (Air Susu Ibu, red) eksklusif, air bersih, sampai kemudian anak-anak tidak terpapar atau ada kawasan tanpa rokok. Ini yang seringkali menjadi kendala," terangnya. 

Selain itu, disampaikan Sutiah bahwa juga terdapat klaster pemenuhan pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Harus dapat dipastikan bahwa seluruh anak di Kabupaten/Kota harus bisa menuntaskan pendidikan setara wajib belajar 12 tahun, atau harus lulus hingga SMA maupun SMK. 

"Kemudian, sekolah-sekolah itu (harus, red) ramah anak. Tidak ada kekerasan, tidak ada bullying di sana. Kemudian tidak ada anak yang dikeluarkan dari sekolah karena dia bolos dan nggak ngerjakan PR dan lain sebagainya. Kemudian ada pusat kegiatan atau pusat kreativitas anak," ujarnya. 

Seringkali anak-anak itu berperilaku salah, dikarenakan tidak dapat memanfaatkam waktu luang untuk kegiatan yang baik atau positif. Sutiah mengatakan hal tersebut disebabkan karena tidak terdapat motivasi, fasilitas maupun yang memberikan fasilitas untuk menyalurkan waktu luangnya agar berbuat baik. 

Lalu, untuk klaster yang terakhir yakni terkait perlindungan khusus. Yang dimaksud klaster perlindungan khusus dikatakan Sutiah bahwa ketika anak-anak tidak mendapatkan haknya secara baik di empat klaster sebelumnya, akan menyebabkan tumbuh kembang anak menjadi tidak baik atau bermasalah. 

"Mulai dari berkonflik hukum, menjadi korban kekerasan, tereksploitasi, terjebak di pornografi, di Napza sampai anak-anak yang terstigma karena perilaku orangtua. Dan yang terakhir anak-anak korban jaringan terorisme. Ini membutuhkan perlindungan khusus. Jadi tidak bisa anak-anak seperti itu diperlakukan sama seperti anak-anak yang lain," jelasnya. 

Terakhir disampaikan Sutiah, jika sebuah daerah Kabupaten/Kota dapat menuntaskan dan memenuhi empat hak dasar anak yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi dan hak perlindungan, akhirnya tidak terdapat lagu anak-anak yang terlantar. 

"Kalau misalnya Kabupaten/Kota bisa tuntas memenuhi empat hak dasar anak, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi dan perlindungan dan satu klaster kelembagaan yang mensupport hak secara baik, Insya Allah tidak ada lagi anak-anak yang terlantar," pungkasnya.

Untuk diketahui,  bahwa program Kabupaten/Kota Layak Anak ini merupakan kebijakan turunan dari amanah perlindungan anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Topik
LPKPP JatimsutiahBerita MalangKota Layak Anaklpkp

Berita Lainnya

Berita

Terbaru