Pemkab Malang Sebut Jumlah CPNS yang Diterima Tak Imbang dengan Jumlah PNS yang Pensiun

Mar 03, 2021 19:58
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah (Foto: Ashaq Lupito/ JatimTIMES)
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah (Foto: Ashaq Lupito/ JatimTIMES)

MALANGTIMES - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah, menyebut jika jumlah calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diterima, masih belum sepadan dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang telah pensiun.

”Artinya memang ada (pengganti PNS yang pensiun, red) kalaupun ada itu jumlahnya tidak imbang antara output (PNS yang pensiun) dengan input (CPNS yang diterima, red),” ulasnya.

Penyebabnya, dijelaskan Nurman, formasi seleksi CPNS maupun PPPK yang diadakan oleh pemerintah pusat, jumlahnya tidak sepadan dengan PNS di lingkungan Pemkab Malang yang telah purna.

”Formasi kita (Pemkab Malang) tidak sepadan, kita cuma dikasih formasi yang tidak sebesar keluaran (PNS) yang pensiun itu tadi, selalu begitu,” imbuhnya.

Meski kekurangan, Pemkab Malang mengaku tidak bisa meminta tambahan formasi saat seleksi CPNS maupun PPPK dilangsungkan. Sebab, formasi yang disediakan di Pemkab Malang memang sudah menjadi ketetapan dari pemerintah pusat.

”Karena kuota atau formasi kita dari pusat seperti itu, ya kita jalankan dulu. Tapi sebenarnya masih kurang. Intinya sebetulnya masih kurang dengan formasi yang ditetapkan oleh pusat kepada kita,” jelasnya.

Lantaran pertimbangan itulah, lanjut Nurman, Pemkab Malang mau tidak mau akhirnya memberdayaan formasi CPNS maupun PPPK yang sudah lolos seleksi tersebut.

”Iya, sementara dengan mekanisme semacam itu, Idealnya harusnya memang begitu. Tapi kan tetap tidak bisa serta merta (langsung menggantikan posisi PNS yang pensiun). Artinya kalau bicara pensiun itukan output, sedangkan inputnya ini yang persoalannya belum berimbang,” terangnya.

Dijelaskan Nurman, terdapat beberapa syarat mutlak sebelum akhirnya ditunjuk sebagai pengganti PNS yang pensiun tersebut. Salah satunya adalah soal Analisa Jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja.

”Basisnya analisa jabatan dan analisa beban kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan,” pungkasnya.

Sekedar informasi, merujuk pada data BKPSDM Kabupaten Malang, dalam setahun rata-rata ada 800 hingga 900 PNS di lingkungan Pemkab Malang yang pensiun. Di mana, dari ratusan PNS yang telah pensiun tersebut, biasanya selalu didominasi oleh para guru yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Malang.

Sedangkan pada tahun 2020, jumlah PPPK yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) di lingkungan Pemkab Malang pada akhir Februari 2021 lalu, hanya sejumlah kurang lebih 676 orang.

 

Topik
Pemkab Malangkebutuhan cpns kabupaten malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru