Komisioner Panwaslu Kabupaten Malang, George Da Silva menerima laporan dari LSM Pribumi (Foto: Hilmy / MALANGTIMES)
Komisioner Panwaslu Kabupaten Malang, George Da Silva menerima laporan dari LSM Pribumi (Foto: Hilmy / MALANGTIMES)

MALANGTIMES - Panwaslu Kabupaten Malang menerima perwakilan pendemo atas nama LSM Pribumi di kantor Panwaslu Kabupaten Malang, Pakisaji untuk berdiskusi dan menerima laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan salah satu pasangan calon (paslon) di Pilkada Kabupaten Malang. 

"Saya terima laporannya, terimakasih ada laporan dari kawan-kawan LSM tapi harus melalui jalur yang benar," ujar George Da Silva, Komisioner Panwaslu Kabupaten Malang bidang penindakan pelanggaran, Rabu (18/11/2015).

Baca Juga : Viral Surat Stafsus Jokowi untuk Camat, Dicoreti Bak Skripsi hingga Berujung Minta Maaf

George menjawab terkait dengan beberapa laporan LSM Pribumi tersebut terkait adanya pelanggaran kampanye sudah di proses dan ditindak oleh Panwas. 

"Masalah ijazah supaya melakukan penetapan perubahan nama lewat pengadilan untuk paslon yang berbeda nama antara di KTP dan ijazah sudah kami lakukan," katanya.

Pihaknya sudah memberikan pengumuman untuk melanjutkan rekomendasi kepada yang berwenang yakni ke DKPP. 

Kemudian terkait dengan kesalahan penulisan nama di APK pihaknya juga sudah memberikan rekomendasi kepada pihak terkait yakni KPU Kabupaten Malang. "Terkait APK kita sudah turunkan rekomendasi ke KPU untuk menutup tulisan 'Walikota Batu' di 390 Desa, total 780 spanduk dan sudah dilakukan," lanjutnya. 

Baca Juga : Viral Video Warga Beri Semangat kepada Pasien Positif Covid-19

Berikutnya terkait kampanye diluar jadwal ia sudah melakukan kajian dan memberi rekomendasi kepada KPU. "Pada 4 November KPU sudah memberikan peringatan tertulis kepada paslon terkait, dan apabila diulangi lagi kampanye diluar waktu bisa dikenakan pidana," tegasnya. 

Terakhir yang terbaru terkait dengan adanya dugaan money politics yang dilakukan salah satu paslon pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kapolsek setempat dan Panwascam serta pelapor dan saksi untuk kemudian dilakukan kajian dan diambil keputusan. (*)