Pemkot Malang Usulkan PPKM Mikro Berlanjut, Tapi Aktivitas Perekonomian Dilonggarkan

Feb 18, 2021 17:15
Wali Kota Malang Sutiaji (tengah) saat Rakor Evaluasi PPKM Mikro se-wilayah Bakorwil III Provinsi Jawa Timur, di NCC Balai Kota Malang, Kamis (18/2/2021). (Arifina Cahyanti Firdausi/ MalangTIMES).
Wali Kota Malang Sutiaji (tengah) saat Rakor Evaluasi PPKM Mikro se-wilayah Bakorwil III Provinsi Jawa Timur, di NCC Balai Kota Malang, Kamis (18/2/2021). (Arifina Cahyanti Firdausi/ MalangTIMES).

MALANGTIMES - Masa pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro berlangsung hingga 22 Februari 2021 mendatang. Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengusulkan kebijakan yang dilakukan hingga tingkat RT tersebut terus dilaksanakan hingga masa pandemi Covid-19 berakhir.

Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Malang Sutiaji saat pemaparan evaluasi PPKM Mikro se-wilayah Bakorwil III Provinsi Jawa Timur, secara virtual di Ngalam Command Center (NCC), Balai Kota Malang, Kamis (18/2/2021).

Hanya saja, dalam penerapannya ke depan, Sutiaji meminta ada kelonggaran terkait aktivitas perekonomian. Seperti, penerapan kuota bagi pusat perbelanjaan yang semula dibatasi 50 persen dari kapasitas total, bisa ditingkatkan di 75 persen.

"Jadi PPKM atau sebutannya apa nanti tidak usah ada batas waktu, selama pandemi ini. Dengan catatan ada kelonggaran, terkait ekonomi dikuatkan yang semula 50 persen, kami minta unit usaha itu 75 persen dibuka. Pelan-pelan terus meningkat sampai 100 persen, tapi PPKM Mikro tetap jalan," ujarnya.

Kelonggaran ini tentunya masih harus terus dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat. Selain itu, hal yang juga disoroti perihal penerapan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO).

Yang mana dalam hal ini, pihaknya juga meminta ada penambahan kuota untuk penerapan WFO sebanyak 75 persen dari kapasitas total. "WFH dan WFO yang semula 50 persen, 50 persen, kita minta juga untuk WFO menjadi 75 persen dan WFH 25 persen," jelasnya.

Lebih jauh, hal yang turut disoroti dalam penerapan PPKM Mikro ini berkaitan dengan pembentukan posko di setiap kelurahan. Dalam hal ini, pihaknya justru akan menambah posko  hingga ke tingkat RT dengan total 4.273 RT.

"Pembentukan posko di tiap kelurahan disoroti.  Kita sudah ada 1.120 posko di Kota Malang, dan ini akan terus kita lakukan tiap RT harus ada posko. Jadi nanti kurang lebih ada 4 ribu sekian yang harus ada," terangnya.

Sebagaimana diketahui, dari total ada 4.273 RT di Kota Malang kini telah terbebas dari zona merah, bahkan status kezonaan di setiap wilayah saat ini mayoritas sudah di zona hijau. Rinciannya, 94,22 persen atau 4.026 RT telah berstatus zona hijau dan 5,78 persen atau 247 RT berstatus zona kuning.

Saat ini, Pemkot Malang juga telah mencairkan dana untuk kebutuhan penanganan Covid-19 untuk semua RT sebesar Rp 2,415 Miliar. Yang mana penggunaan itu akan dibagikan untuk  operasional di masing-masing RT senilai Rp 500 ribu, sebagai penanganan Covid-19.

Topik
Covid 19Covid 19 Kota Malangppkm mikroppkm mikro kota malangPemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Berita Lainnya

Berita

Terbaru