Pemerintah Tegaskan Din Syamsuddin Kritis, Bukan Radikal

Feb 14, 2021 09:55
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD. (Foto: Istimewa) 
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD. (Foto: Istimewa) 

INDONESIATIMES - GAR (Gerakan Anti Radikalisme) Akumni Institut Teknologi Bandung (ITB) melaporkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Din  Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Tuduhannya, Din -yang tercatat sebagai ASN sekaligus dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta-  dianggap melanggar kode etik ASN dengan bumbu radikalisme.

Laporan itu sudah dilayangkan Oktober 2020 lalu. Pihak GAR ITB mengklaim telah mendapat dukungan dari 2.075 alumni ITB lintas jurusan dan angkatan. Mereka juga telah mengumpulkan bukti-bukti yang diklaim memperkuat  dugaan Din melanggar hal substansial atas norma dasar, kode etik dan perilaku ASN dan/atau pelanggaran disiplin PNS. 

Memasuki 2021, GAR ITB kembali bersuara dan mendesak KASN dan BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk memproses pelaporan mereka melalui surat terbuka nomor: 10/Srt/GAR-ITB/I/2021 yang ditandatangani 1.977 orang alumni ITB lintas angkatan dan jurusan. 

Ternyata tidak hanya itu. Desakan yang dilakukan GAR ITB tersebut didukung omunitas alumni kampus lain. Di antaranya KamIPB, Gerakan Alumni Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Bersatu, Alumni Jawa Barat Peduli Pancasila, Alumni BelUSUkan, dan Tim Bersih-Bersih Kampus Universitas Indonesia. 

Namun, tuduhan GAR ITB itu dimentahkan pemerintah.  Menkopolhukam (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan) Mahfud MD sebagai perwakilan pemerintah menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menganggap Din  sebagai tokoh radikal.  "Pemerintah tdk prnh menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme. Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yg jg diusung oleh Pemerintah. Dia jg penguat sikap Muhammadiyah bhw Indonesia adl "Darul Ahdi Wassyahadah". Beliau kritis, bkn radikalis," ujar Mahfud dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, Sabtu (13/2/2021). 

Mahfud menambahkan bahwa selama ini Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia selalu mengampanyekan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) berdasarkan Pancasila yang sejalan dengan Islam.  "NU menyebut "Darul Mietsaq", Muhammadiyah menyebut "Darul Ahdi Wassyahadah". Pak Din Syamsuddin dikenal sbg salah satu penguat konsep ini. Sy sering berdiskusi dgn dia, terkadang di rumah JK," imbuh Mahfud. 

Mahfud juga membenarkan bahwa memang terdapat orang-orang yang mengaku dari ITB dan menyampaikan masalah terkait Din  kepada Menteri PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi) Tjahjo Kumolo. 

"Pak Tjahjo mendengarkan sj, namanya ada orng minta bicara utk menyampaikan aspirasi ya didengar. Tp pemerintah tdk menindaklanjuti apalagi memproses laporan itu," ucap Mahfud.

Topik
Din SyamsuddinMahfud MDKomisi Aparatur Sipil Negara

Berita Lainnya

Berita

Terbaru