Rakor PPKM Mikro, Forkopimda Kota Malang Sepakati Teknis Pembentukan Posko KTS

Feb 13, 2021 17:15
Suasana gelaran rapat koordinasi Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) di Aula Sanika Satyawada, Mapolresta Malang Kota, Sabtu (13/2/2021). (Foto: Tubagus Achmad/ MalangTIMES)
Suasana gelaran rapat koordinasi Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) di Aula Sanika Satyawada, Mapolresta Malang Kota, Sabtu (13/2/2021). (Foto: Tubagus Achmad/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Rapat koordinasi yang digelar terkait pembahasan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro, Forkopimda (Forum Komunikasi Pemerintah Daerah) Kota Malang telah menyepakati terkait langkah teknis pembentukan Posko Kampung Tangguh Semeru (KTS). 

Rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata, Dandim 0833/Kota Malang Letkol (Arm) Ferdian Primadhona, Wali Kota Malang Sutiaji, Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto beserta jajaran pejabat tinggi dari masing-masing instansi. 

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata mengatakan bahwa dari hasil rapat koordinasi yang dilakukan telah disepakati beberapa hal terkait pembentukan posko KTS yang akan menyasar hingga di lingkup RT/RW. 

"Kita sudah menyepakati sampai pada tahap teknis dari pada pembentukan (posko, red) PPKM Mikro. Ini sudah terbentuk mulai kemarin. Jadi ada di lima kecamatan, ada Posko PPKM Mikro," katanya kepada awak media usai menggelar rapat koordinasi di Mapolresta Malang Kota, Sabtu (13/2/2021). 

Perwira yang akrab disapa Leo ini menuturkan bahwa selain di lima kecamatan yang ada, juga akan dibentuk Posko Kampung Tangguh Semeru PPKM Mikro di kelurahan hingga tingkatan RT/RW. 

"Juga ada di kelurahan ada 57, itu juga sudah (dibentuk posko, red) PPKM Mikro. Lalu di masing-masing RW itu juga ada 550 RW. Lalu juga di RT itu juga ada, kurang lebih sekitar 4000 an," terangnya. 

Perwira dengan tiga melati di pundaknya ini mengatakan bahwa hingga sampai saat ini di Kota Malang terdapat 113 RT dari jumlah total lebih dari 4000 RT yang ada di Kota Malang masuk dalam kategori zona kuning. Selebihnya termasuk dalam kategori zona hijau. 

"Dari kategori itu ada 113 yang kemarin zonanya adalah zona kuning yang lain adalah hijau," ujarnya. 

Leo menegaskan bahwa hingga sampai saat ini di Kota Malang masih belum didapati wilayah RT yang termasuk dalam zona merah. Dan pihaknya berharap agar tidak ada lagi daerah yang termasuk dalam kategori zona merah. 

"Kalau zona merah kita berarti sudah melakukan penutupan jalan, tidak boleh ada kegiatan masyarakat, juga ada kegiatan yang namanya swab. Nanti kegiatan tracking, tracing dan treatment diperkuat. Di sana juga wajib lapor bawa surat antigen bebas (Covid-19, red)," jelasnya. 

Sementara itu, Leo menuturkan bahwa kedepan jika di dalam satu RT yang ada di Kota Malang didapati 10 warga yang terkonfirmasi positif Covid-19, maka wilayah RT tersebut termasuk kategori zona merah. 

"Misalnya di satu RT ada 10 orang. Itu bisa dikenakan zona merah. Misalnya 10 orang, dua orang yang dirawat di rumah sakit ya itu mereka (termasuk, red) dihitung juga. Masuk di domisili itu. Tapi sementara belum ada (wilayah zona merah, red)," tandasnya. 

Sebagai informasi bahwa di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro diatur terkait zonasi wilayah RT. "Kalau di Inmendagri itu kan kalau 0 hijau. Kalau 0 sampai 5 oren, kalau 6 sampai 10 itu kuning, lalu kalau 10 ke atas itu merah," pungkasnya.

Topik
ppkm mikroPPKM mikro Kabupaten MalangPPKM mikro Malang Raya

Berita Lainnya

Berita

Terbaru