Puluhan Satker Kemenkumham Jatim belum Masuk Daftar Wilayah Bebas Korupsi

Feb 12, 2021 19:26
Kakanwil Kemenkumham Jatim, Krismono saat akan menandatangani deklarasi pengkukuhan di Malang (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Kakanwil Kemenkumham Jatim, Krismono saat akan menandatangani deklarasi pengkukuhan di Malang (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur, terus mendorong 64 Satuan Kerja (Satker) di bawahnya untuk mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Karena dari 64 Satker, baru ada 11 Satker yang berpredikat WBK dan WBBM. Sisanya, sebanyak 53 Satker masih berproses meraih predikat WBK.

"Ini target kinerja kami di 2021 di mana seluruh satker di Jawa Timur bisa mewujudkan zona integritas WBK maupun WBBM. Masih 11 Satker yang berpredikat WBK dan WBBM. Sisanya masih berproses tahun ini, makanya kita membangun deklarasi dan pencanangan ini," ungkap Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Kemkumham Jawa Timur, Krismono kepada MalangTIMES Kamis  (11/2/2021) malam. 

Lebih lanjut Kismono menyebutkan 11 Satker tersebut terbagi menjadi dua. Sebanyak 4 Satker meraih WBBM dan 7 Satker lainnya meraih predikat WBK. Untuk Satker yang meraih WBBM di antaranya Lapas Kelas I Malang, dan Kantor Imigrasi Kelas I Surabaya. Sedangkan 7 Satker  berpredikat WBK, di antaranya terdapat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

"Dengan mulai berprosesnya untuk mewujudkan zona integritas itu, kami harapkan seluruh Satker bebas dari pungli.  Tidak terdapat lagi adanya penyimpangan-penyimpangan, tak ada gratifikasi serta bisa terwujud pelayanan yang berkualitas," harapnya.

Sebelumnya, Kemenkumham Jatim melakukan deklarasi dan pencanangan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. 11 Satker yang masuk dalam Korwil Malang, melakukan deklarasi dihadapan Kakanwil Kemenkumham Jatim.

11 Satker tersebut yakni, Lapas Kelas II B Pasuruan, Lapas Kelas II B Probolinggo, Lapas Kelas I Malang, Rutan Kelas II B Kraksaan, Rupbasan Kelas II Pasuruan, dan Rupbasan Kelas II Probolinggo, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, Bapas Kelas I Malang, Lapas Perempuan Kelas II A Malang, Lapas Kelas II B Lumajang, Rutan Kelas II B Bangil.

Selain deklarasi tersebut, juga baru saja mengukuhkan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (Satops Patnal). Satuan ini merupakan satuan yang bertugas melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan yang tidak hanya bersifat statis, namun juga  bersifat dinamis.

Seperti pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas maupun para WBP. Keberadaan Satops Patnal, dapat menjamin serta meningkatkan ketertiban serta keselamatan untuk terwujudnya keamanan pada lapas dan rutan.

Topik
Berita MalangKemenkumham JatimWilayah Bebas Korupsi

Berita Lainnya

Berita

Terbaru