Gandeng Kemenag, Larang Kunjungi Santri di Kabupaten Malang selama PPKM

Feb 05, 2021 20:53
Suasana rapat evaluasi PPKM jilid II saat membahas kebijakan peniadaan kunjungan wali santri di ponpes selama PPKM berlangsung. (Foto: Istimewa)
Suasana rapat evaluasi PPKM jilid II saat membahas kebijakan peniadaan kunjungan wali santri di ponpes selama PPKM berlangsung. (Foto: Istimewa)

MALANGTIMES - Tempat pembelajaran mulai dari sekolah formal hingga pondok pesantren (ponpes), mendapat atensi khusus selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Malang.

Dijelaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, salah satu kebijakan yang wajib diterapkan khususnya di lingkungan Ponpes, adalah pelarangan sowan atau sambang alias mengunjungi santri saat PPKM jilid II berlangsung.

”Terkait dengan kunjungan yang selalu menyebabkan banyak kerumunan, biasanya di setiap hari minggu itu, juga akan kita antisipasi. Jadi tidak boleh ada kunjungan ke pondok pesantren selama PPKM,” tegasnya.

Guna memastikan kebijakan itu diterapkan dilingkungan Ponpes, Wahyu mengaku telah bekerjasama dengan Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang untuk membuat surat edaran khusus, terkait pelarangan sambang santri tersebut. ”Kalau itu kita sudah kerjasama dengan Kemenang, sudah buat edaran agar kebijakan itu (larangan sambang santri, red) diterapkan,” ucapnya.

Masih dari surat edaran yang sama, lanjut Wahyu, Kemenag juga mengimbau kepada para santri maupun pengasuh pondok agar terus menerapkan protokol kesehatan. Yakni 5M yang meliputi mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. ”Pondok pesantren diminta untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dari yang semula 3M ditambah jadi 5M itu,” imbuhnya.

Bergeser kepada kebijakan di lingkungan sekolah formal, masih menurut Wahyu, para pelajar tetap diinstruksikan untuk menjalani kegiatan belajar mengajar secara daring.

”Sama seperti sebelumnya, selama PPKM jilid II pembelajaran tatap muka tetap tidak ada. Jadi hingga PPKM berakhir, yaitu pada tanggal 8 Februari itu tidak boleh ada pembelajaran tatap muka, sembari kita menunggu kebijakan dari pemerintah pusat selanjutnya seperti apa,” tandasnya.

 

Topik
Berita MalangSekda Kabupaten MalangKemenag RI

Berita Lainnya

Berita

Terbaru