Dalam Web Seminar Itjen Kemenag RI, Rektor UIN Malang Beber Nilai Dasar ASN

Feb 03, 2021 17:09
Rektor UIN Maliki Malang Prof Abdul Haris menjadi narasumber dalam website seminar Humas Bicara, Jadi ASN Solutif dengan tema ASN Integritas dan Pendidikan di Kala Pandemi. (ist)
Rektor UIN Maliki Malang Prof Abdul Haris menjadi narasumber dalam website seminar Humas Bicara, Jadi ASN Solutif dengan tema ASN Integritas dan Pendidikan di Kala Pandemi. (ist)

MALANGTIMES - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag RI menyelenggarakan website seminar Humas Bicara, Jadi ASN Solutif dengan tema ASN, Integritas dan Pendidikan di Kala Pandemi. Kegiatan yang digelar secara daring dan telah memasuki seri ke-20 itu menghadirkan narasumber berkompeten. Salah satunya Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang Prof Abdul Haris.

Dalam kegiatan tersebut, rektor yang gemar menulis karya sastra puisi itu menyampaikan, seharusnya sebagai seorang ASN (aparatur sipil negara) berintegritas harus memahami nilai dasar ASN yang di dalamnya menyatakan ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila. "Jangan sampai malah sebaliknya," ucapnya.

Menurut rektor yang humoris itu, seorang ASN haruslah setia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta terhadap pemerintah yang sah. Hal ini tentunya merupakan sesuatu hal yang penting untuk diperhatikan.

Kemudian, seorang ASN memiliki kewajiban untuk mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia dengan sepenuh hati, menjalankan tugas secara profesional, dan tidak berpihak kepada pihak-pihak tertentu. Baik ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) juga harus  bekerja sesuai dengan kompetensi dan menerapkan profesionalisme serta tidak masuk dalam ranah keberpihakan.

Profesionalitas ini terbangun dari kompetensi yang dimiliki. Sementara, kompetensi itu merupakan hasil dari pendidikan yang ditempuh. Modal tersebut akan membentuk keprofesionalan.

"UIN Maliki Malang sendiri menjadikan profesionalitas itu sebagai pilar keempat. Ada empat pilar di UIN Maliki Malang.  Yang keempat adalah kematangan profesionalitas," ungkap Haris.

Tetapi, Haris menyatakan modal itu belumlah cukup. Seseorang yang telah menjadi ASN diharuskan untuk terus belajar dan mengambil pengalaman-pengalaman atau jam terbangnya untuk membentuk keprofesionalan sebagai seorang ASN. "Jadi, tidak boleh berhenti dalam belajar, harus terus belajar. Meskipun seseorang menjalankan tugasnya tak sesuai dengan kompetensi, ini dapat ditata. Dalam birokrasi, arus ada upaya-upaya. Tentunya peran dari para kepala satker maupun pengawasan harus mendorong dalam pembentukan profesionalisme ASN," ujarnya.

Dan dalam terpenting lagi dari nilai dasar ASN adalah menciptakan lingkungan kerja yang tidak diskriminatif. Hal ini juga penting diperhatikan mengingat adanya diskriminatif yang sering terjadi.   "Misalnya adanya perbedaan agama, pemikiran dan yang lainnya. Kemudian berujung adanya kebijakan yang turut diskriminatif. Karena itu, hal ini harus dihindari," beber Haris.

Memelihara dan menjunjung tinggi etika yang luhur juga harus dipahami  ASN yang bekerja atau ditempatkan di instansi mana pun. ASN harus bisa menciptakan sebuah situasi yang baik dalam penyelesaian sebuah problem dengan sisi yang edukatif.

“Misalkan dalam kepemimpinan, ada pegawai yang nakal. Sanksinya bisa berupa suruh salat dhuha berapa raakat, tahajud berapa rakaat, harus khatam dan lain sebagainya. Ini satu konstruksi yang memungkinkan kita bisa membina ASN lebih bagus. Dan ini tentunya tidak menimbulkan sentimen,” ungkapnya.

Nilai dasar ASN  lainnya, seorang ASN arus mempertanggungjawabkan dan kinerjanya kepada publik. Dan ia pun harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Dengan begitu, seorang ASN dapat memberikan pelayanan kepada publik dengan jujur tanggap cepat, tepat, akurat berdaya guna, berhasil guna, dan santun.

"Hal lainnya dalam nilai dasar ASN adalah menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjabsama yang itu harus benar-benar dijalankan, sehingga berimbas pada kelancaran dalam sebuah pekerjaan," bebernya.

Terkait dengan pendidikan di masa pandemi covid-19, UIN Maliki Malang masih menerapkan sistem kuliah daring. Sebagai rektor UIN Maliki Malang, pihaknya memakai  kaidah bahwa penggunaan kewenangan seorang pemimpin  harus berorientasi kepada kemaslahatan.

"Bertepatan dengan saya menjadi rektor UIN, kemaslahatan ini adalah dalam kontek kemaslahatan mahasiswa. Saya tidak bisa membayangkan jika kuliah secara offline, maka bisa menjadi sarana penyebaran covid-19. Kemudian malah menjadi cluster UIN," ucapnya.

 

Topik
UIN Maliki MalangRektor UIN Maliki

Berita Lainnya

Berita

Terbaru