Demokrat Ungkap Dugaan Cara Moeldoko Ambil Alih Partai dari AHY

Feb 03, 2021 10:16
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (Foto: Instagram agusyudhoyono)
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (Foto: Instagram agusyudhoyono)

INDONESIATIMES - Partai Demokrat (PD) mengungkap bagaimana cara Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengambil alih partai dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Seperti diketahui, belakangan ini muncul isu jika Moeldoko melakukan kudeta terhadap PD. Namun terkait isu tersebut, Moeldoko justru memberikan bantahan. PD pun lantas tak tinggal diam dan mengungkap cara Moeldoko melakukan kudeta.  

Disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Moeldoko disebut telah menemui sejumlah pimpinan Partai Demokrat dari mulai tingkat pusat hingga daerah.  

Pertemuan itu, kata Herzaky, terungkap berdasarkan kesaksian dan BAP sejumlah pimpinan di tingkat pusat dan daerah. Moeldoko diduga akan mengambil alih partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu secara inkonstitusional.  

Adapun dugaan tujuan Moeldoko melakukan kudeta guna untuk kepentingan maju pencalonan pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang. 

“Mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024,” kata Herzaky melalui keterangan resminya.  

Menurutnya, tindakan Moeldoko ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan dengan cara mencatut nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Terkait pencatutan nama ini, pihak PD pun sudah mengirim surat ke Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi.  

Sayangnya hingga kini, Jokowi masih belum memberikan respon. Di sisi lain, Herzaky juga memberikan sebuah pesan terhadap Moeldoko jika ingin maju sebagai capres. Ia menyebut jika Moeldoko harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) terlebih dahulu.

"Kalau KSP Moeldoko mau Capres melalui Partai Demokrat, bikin Kartu Tanda Anggota (KTA) dulu sebagai kader Partai Demokrat," katanya.

"Jangan tiba-tiba ingin jadi ketua umum, apalagi melalui Kongres Luar Biasa. Itu salah besar. Itu inkonstitusional," tambah Herzaky.

 

Topik
ksp moeldokodugaan cara moeldoko ambil alih demokratPartai Demokratkursi ketum ahypolemik demokrat

Berita Lainnya

Berita

Terbaru