Kasus Hukum Baru Rizieq Shihab, Kini Soal Lahan Ponpes di Megamendung

Jan 23, 2021 07:45
Rizieq Shihab (Foto: Pikiran Rakyat)
Rizieq Shihab (Foto: Pikiran Rakyat)

INDONESIATIMES- Belum usai kasus hukum soal pelanggaran protokol kesehatan, kini mantan Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab harus berhadapan dengan kasus hukum baru.

Kali ini terkait dengan penggunaan lahan tanpa izin Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Baca Juga : Puluhan Pohon Jeruk di Desa Selorejo Dirusak, Petani Meradang

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dikabarkan telah melaporkan Habib Rizieq ke Bareskrim Polri.

Laporan polisi teregister dengan nomor: LP/B/0041/I/2021/Bareskrim tertanggal 22 Januari 2021, dengan terlapor Muhammad Rizieq Shihab selaku ulama dan Gabriele Luigi Antoneli selaku pastor.

"Melaporkan terkait penguasaan lahan yang dikuasai oleh pihak-pihak yang kami sudah berikan peringatan terlebih dahulu terhadap pihak-pihak tersebut," ujar kuasa hukum PTPN VIII, Ikbar Firdaus Nurahman.

Ikbar lantas mengatakan pihaknya telah melaporkan sekitar 250 orang yang diduga menguasai lahan tersebut. Salah satunya yakni Habib Rizieq.  

"Di kawasan Megamendung, semua yang mendirikan bangunan tanpa izin dan berada di atas lahan milik PTPN kami laporkan secara hukum," kata Ikbar.

Dengan upaya hukum ini, ia berharap 250 orang itu bersedia untuk menyerahkan lahan yang sudah digunakan.  

Sebelum laporan polisi ini diajukan, Ikbar mengatakan jika PTPN VIII sudah melakukan somasi kepada sejumlah pihak terkait.  

Baca Juga : Belum Membaik, Begini Kesehatan Rizieq Shihab di Tahanan, "Mohon Doanya"

Ia juga mengatakan jika ada beberapa warga yang merespons baik somasi tersebut. Namun ada yang tidak merespons dengan baik.  

Atas kasus ini, Rizieq dipersangkakan dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tindak Pidana Kejahatan Perkebunan, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kejahatan Penataan Ruang, Pasal 167 KUHP tentang Memasuki Pekarangan Tanpa Izin, Pasal 385 KUHP tentang Penyerobotan Tanah dan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Habib Rizieq sudah mengirim surat ke pihak PTPN VIII untuk membicarakan soal lahan tersebut. Namun hingga kini masih belum ada balasan.  

"Balasannya surat dari PTPN ke kami belum ada sampai hari ini," ujar kuasa hukum Habib Rizieq, Ichwan Tuankotta.

Lebih lanjut, Ichwan mengatakan akan tetap berusaha membicarakan hal ini dengan PTPN VIII dan akan bertandang ke kantor PTPN. 

Topik
kisruh lahan ponpes habib rizieq shihab Rizieq Shihab kasus hukum rizeq shihab

Berita Lainnya

Berita

Terbaru