PPKM Jilid I Turunkan Kasus Covid-19, tapi Okupansi Ketersediaan Bed Tinggi di Kota Malang

Jan 22, 2021 17:33
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Keputusan pemerintah pusat yang akan memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) disambut baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Keputusan tersebut dilakukan setelah Pemprov Jatim mendapat instruksi dari Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian sesuai instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait PPKM jilid dua ini.

Baca Juga : Bakal Dilibatkan saat Pencanangan Vaksin Covid-19, Berikut Tahapan yang Dilalui Influencer

"Kami mendapat info dari Menko Perekonomian bahwa sudah ada instruksi Mendagri (terkait PPKM tahap 2 di wilayah Jawa Timur)," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak ditemui usai sosialisasi PPKM di Masjid Jami Malang, Jumat (22/1/2021).

Hanya saja, Emil mengungkapkan, proses PPKM tahap jilid 2 tersebut sejatinya masih dalam tahapan pembahasan oleh pemerintah pusat. Namun, ia mengakui pelaksanaan PPKM tahap awal ini cukup berdampak baik pada penurunan kasus Covid-19.

"Tapi bahwa kepastian formal dari Mendagri sedang diproses antara Menko dengan Mendagri. Kami dalam posisi beberapa kepala daerah tingkat kabupaten/kota menyatakan menghormati apa yang menjadi keputusan pusat," imbuhnya.

Diakui Mantan Bupati Trenggalek itu, tren penanganan kasus Covid-19 di Malang Raya khususnya relatif lebih baik. Namun, Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat ketersediaan bed di rumah sakit rujukan masih di atas 60 persen, dan belum sesuai standar yang aman.

"Malang Raya ini jalannya (penanganan Covid-19) sudah bagus. Tren-nya semua relatif membaik. Walaupun BOR-nya masih di atas 60 persen. Angka kasus positifnya melandai. Melandainya bukan nggak ada kasus baru, tapi kasus harian itu angkanya tidak melonjak. Ini adalah hal baik yang harus kita apresiasi," jelasnya.

Meski begitu, ketika disinggung mengenai efektivitas dari pelaksanaan PPKM itu sendiri, Emil mengatakan butuh jeda waktu. Artinya, tidak sertamerta ketika PPKM selesai masyarakat bebas beraktivitas tanpa kewaspadaan.

Baca Juga : Ditemukan 205 Kasus Positif Covid-19 selama Penerapan PPKM di Kabupaten Malang

"Saya sampaikan bahwa ini (PPKM) suatu alarm. Kita ini sedang prihatin pada Covid-19 yang meningkat. Efektif atau tidak, ada jeda waktunya. Tetapi ada tanda-tanda baik yang ditunjukkan dari Malang Raya yang harus kita apresiasi. Kalai diapresiasi PPKM selesai? Nggak gitu. Makannya kita ingin tren ini bukan melandai tapi turun, seiring dengan vaksinasi akan ketemu titiknya," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, penerapan PPKM tahap pertama Jawa-Bali masih dilangsungkan hingga 25 Januari 2021. Kemudian akan dilanjutkan PPKM jilid kedua yang juga diberlakukan di 7 provinsi dan mulai diberlakukan pada 26 Januari hingga 8 Feburari 2021 mendatang.

Ketujuh provinsi yang harus menerapkan PPKM tahap kedua itu, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Di Jawa Timur, selain Kota Malang, yang juga tercatat harus menjalankan PPKM tahap 2 ini, yaitu Kota Batu, Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kota Madiun, Lamongan, Ngawi dan Blitar.

Topik
Pemerintah Pusat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Jawa Timur Menteri Koordinator Perekonomian RI Pemprov Jatim Menko Perekonomian Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak Kasus Covid 19

Berita Lainnya

Berita

Terbaru