Masuk Perpanjangan PPKM, Wali Kota Malang Tanyakan Ini

Jan 21, 2021 16:37
Wali Kota Malang Sutiaji. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Wali Kota Malang Sutiaji. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Pemerintah pusat memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali selama 14 hari. Pelaksanaan itu terhitung mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021.

Kota Malang menjadi salah satu daerah di Jawa Timur (Jatim) yang ikut tercatat untuk melaksanakan PPKM tahap kedua ini.

Baca Juga : Operasi Yustisi Sumbang Kas Pemkab Malang Rp 8 Juta, Pemakaian Masker Dominasi Pelanggaran

Menanggapi hal itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan, jika perintah berkaitan dengan pelaksanaan PPKM tahap kedua tersebut belum diterima suratnya secara resmi. 

Saat ini, pihaknya tengah meminta kepastian kepada provinsi Jawa Timur, mengenai alasan harus dijalankannya PPKM ini.

"Surat resmi belum ada, tadi sudah saya share ke pak Wagub (Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak). Saya ingin kepastian itu yang pertama. Yang kedua, indikatornya apa kok kita (Kota Malang) harus melakukan PPKM tahap ke 2," ujarnya saat ditemui di Balai Kota Malang, Kamis (21/1/2021) sore.

Sebab, menurut Sutiaji, keberhasilan PPKM bergantung pula pada kesadaran masyarakat. Jika saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berkaitan dengan membatasi mobilitas orang, namun kini indikasi penyebaran Covid-19 dinilai tak terbatas.

Karenanya, akan lebih optimal untuk menguatkan edukasi Covid-19 di lingkungan dari tingkat yang paling bawah, termasuk RT dan RW.

"Karena siapapun sekarang itu terindikasi atau berpotensi untuk menyebarkan virus. Menurut saya ya, bagaimana penguatan di tingkat-tingkat bawah. Pak RT, Pak RW dikasih tahu, supaya covid ini bisa ditekan. Ini yang terus menerus harus ada pemahaman secara berangsur," imbuhnya.

Hal lainnya, menurut Sutiaji yakni berkaitan dengan vaksin Covid-19 yang mulai dilaksanakan di Indonesia. Dalam hal ini, ia mengharapkan adanya kepastian pula mengenai pemberian vaksin kepada masyarakat luas.

Baca Juga : Pekan Kedua PPKM Ada 393 Tempat Usaha yang Bandel, Pemkab Malang “Ancam” Bakal Disegel

"Terus, efektivitas vaksin itu gimana, itu digerakkan. Supaya masyarakat kita tidak  menunggu-nunggu dengan vaksin itu. Itu permintaan kami," tandasnya.

Lebih jauh, berkaitan dengan pemberlakuan pembatasan jam malam yang harus dilakukan pukul 19.00 WIB. Dalam hal ini Kota Malang tetap mempertahankan di pukul 20.00 WIB. Hal ini sebagai upaya tetap memberikan ruang bagi pengusaha untuk pemulihan ekonomi.

"Kami sementara upayakan sama pukul 20.00 WIB. Itu instruksional dan kami pun mempertahankan luar biasa. Itu saja kita sudah ramai, kita pakai modifikasi itu saja yang kita tawar. Ini kami tinjau dari dua sisi, protokol Covid-19 iya, tapi bagimana nasib teman-teman, bukan cuma usaha saja, tapi yang bekerja di dalamnya. Sedangkan kita juga tidak bisa memberikan sesuatu," tandasnya.

Sebagai informasi, PPKM jilid kedua ini diberlakukan di 7 provinsi. Ketujuhnya yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Di Jawa Timur, selain Kota Malang, yang juga tercatat harus menjalankan PPKM, yakni Kota Batu, Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik,Kota Madiun, Lamongan, Ngawi dan Blitar.

Topik
PPKM Wali Kota Malang Sutiaji Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Jawa Timur Covid 19

Berita Lainnya

Berita

Terbaru