Antisipasi Pengembang Ngawur, Pemkot Malang Perketat Awasi Pengembang

Jan 19, 2021 12:13
Lokasi Longsor di kawasan Kelurahan Bunulrejo diberi garis polisi. (Ahmad Amin/MalangTIMES).
Lokasi Longsor di kawasan Kelurahan Bunulrejo diberi garis polisi. (Ahmad Amin/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bakal memaksimalkan pengetatan pengawasan bagi pengembang yang melakukan pembangunan perumahan di Kota Malang.

Hal itu menyusul kejadian longsor di salah satu rumah Perumahan Griya Sulfat Inside. Di mana, akibat kejadian itu satu orang warga atas nama Roland Sumarna menghilang hanyut terbawa arus, Senin (18/1/2021). Hingga saat ini, proses pencarian masih terus dilakukan Tim SAR.

Baca Juga : LPMK Kelurahan Tlogomas Gelar Musyawarah Tinggi, Pilih Pengurus Periode 2020-2023

 

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, karena kejadian tersebut pihaknya akan memeriksa kembali terkait perizinan yang dimiliki pengembang.

"Kita lihat nanti berkaitan dengan perizinan pengembang. Jadi mohon para pengembang bukan hanya kasus disini saja, semua pengembang tolong memperhatikan keselamatan bagi mereka yang menghuni di sini, jangan asal bangun dan melanggar," ujarnya ditemui di sela giat peninjauan lokasi longsor di Kelurahan Bunulrejo, Selasa (19/1/2021).

Apalagi, bangunan rumah yang longsor tersebut dibangun tepat di pinggir aliran sungai. Pihaknya meminta instansi terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DUPRPKP) Kota Malang untuk lebih memperhatikan.

"Semestinya kalau dilihat dari existing saat ini gambar, nampak di site plan kami. Terus kita lihat posisi yang sampai saat ini semestinya dia bersertifikat atau tidak, nanti akan kami croschek," tandasnya.

Lebih jauh, Kepala DPUPRPKP Hadi Santoso mengungkapkan, terkait dengan Perumahan Griya Sulfat Inside tersebut, perizinan telah dilakukan di tahun 2015. Namun, pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut adakah pelanggaran yang dilakukan, karena terjadi longsor.

"Sudah pernah terbit disana perizinan tahun 2015. Nanti kami akan ukur lagi pelanggarannya seberapa jauh, karena dari bibir sungai harusnya 6 meter (jarak didirikan bangunan)," ungkapnya.

Baca Juga : Disparbud Kabupaten Malang Bakal Gencarkan Promosi Ketika Wisata Kembali Dibuka

 

Pria yang akrab disapa Sony ini meminta kesadaran masyarakat untuk berhati-hati. Termasuk para developer dalam mendirikan bangunan bila berada di sempadan sungai. Paling tidak, jika ada bangunan harus diberikan dinding penahan yang kuat.

"Boleh dilihat, dan dibuktikan secara teknis itu  tanah urukan. Untuk itu kami mohon untuk para developer juga untuk hati-hati. Bisa dibangun tapi harus dipasang dinding penahan yang kuat, biar nggak ada longsor," katanya.

Selain itu, pihaknya juga memanggil pihak developer untuk menuntaskan perbaikan. Sehingga, solusi penanganan longsor segera bisa tertangani.

"Kami undang ke kantor, kami akan diskusi segera ada penanganan permanen. Kalau penanganan darurat kami pasang sesek bambu dulu untuk mengurangi tambahan longsor. Penyelesaiannya harus bangunan permanen dan itu harus developer," pungkasnya.

Topik
bencana longsor kota malangWali Kota MalangDinas PUPRPKP Kota Malangbanjir kota malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru