Kuasa Hukum Petani Jeruk Desa Selorejo Tanggapi Pernyataan Sekda Kabupaten Malang

Jan 18, 2021 15:37
Papan pemberitahuan lahan tanam jeruk di Desa Selorejo yang menjadi sengketa (istimewa)
Papan pemberitahuan lahan tanam jeruk di Desa Selorejo yang menjadi sengketa (istimewa)

MALANGTIMES- Kuasa hukum petani jeruk di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Wiwied Tuhu menyatakan bahwa mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang belum menemui kesepakatan.

Bola panas terus menggelinding ihwal perseteruan antara petani jeruk dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Selorejo.

Baca Juga : PTUN Kabulkan Gugatan Dekopin Nurdin Halid, Dekopin Sri Untari Banding, Ini Penjelasannya

 

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat menyebut bahwa antara petani jeruk dan Pemdes Selorejo yang dimediasi telah menemui kesepakatan yang antara lain lahan yang menjadi polemik itu akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang nanti akan dibentuk sesuai kesepakatan masyarakat dan diketahui oleh Pemdes.

Akan tetapi, Wiwied Tuhu justru menyebut bahwa mediasi yang difasilitasi oleh Pemkab Malang belum menemui pucuk dari polemik yang dialami oleh petani jeruk dan Pemdes Selorejo tersebut.

"Mediasi yang dimediatori oleh Pemkab (Malang) belum ada kesepakatan soal bagaimana akhir polemiknya, yang ada hanyalah kesepakatan untuk menahan diri tidak anarkis," kata Wiwied saat dihubungi MalangTIMES, Senin (18/1/2021) siang.

Selain itu, kesepakatan untuk membentuk BUMDes yang sesuai ketentuan undang-undang dan melibatkan elemen masyarakat Desa Selorejo secara riil, dikatakan Wiwied tidak ada konkritnya.

"Bahkan petani penyewa juga sudah berkirim surat mohon ikut dalam pembahasan BUMDes yang surat juga ditembuskan sampai kabupaten tapi sampai sekarang tidak ada jawaban ataupun realisasi apapun," kata dia.

Di sisi lain menurut Wiwied, petani penyewa yang dipahami adalah kerjasama antara Pemdes dengan petani penyewa adalah sewa jangka penjang, sebab peruntukan ditanami jeruk yang baru berbuah optimal setelah usianya sekitar 7 tahun.

Baca Juga : Sidang Praperadilan Hari ini, Rizieq Shihab Hadirkan Rhoma Irama Jadi Saksi Ahli

 

"Meski dilakukan pembayaran secara dicicil setiap tahun. sedangkan dalam hal ini sewa untuk ditanami jeruk ini baru bermula sekitar tahun 2013, artinya justru sekarang baru mulai bisa berbuah baik kok tanaman mau dirampas," ungkapnya.

Oleh karena itu, petani penyewa melakukan permohonan kepada Pemkab Malang untuk dimediasi dengan memperhatikan nasib petani jeruk yang telah susah payah menanam dan merawat.

"Tapi belum mendapat hasil memadai, dan kiranya jangan pemerintahan desa dikelola semaunya kades ternyata tidak cukup mendapatkan solusi, maka sebagai opsi di negara hukum, petani penyewa akhirnya memilih mengajukan gugatan di pengadilan," pungkasnya.

Topik
kasus petani jeruk

Berita Lainnya

Berita

Terbaru