DPRD Kota Malang Minta Pemkot Naikkan Anggaran bagi Kelurahan

Jan 16, 2021 12:11
Jajaran anggota DPRD Kota Malang saat hadiri agenda Musrenbang di Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang. (Foto: Istimewa) 
Jajaran anggota DPRD Kota Malang saat hadiri agenda Musrenbang di Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang. (Foto: Istimewa) 

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Malang meminta agar Pemerintah Kota Malang menaikkan anggaran bagi kelurahan. Tujuannya untuk memenuhi pembangunan, utamanya bidang infrastruktur, di tiap kelurahan di Kota Malang. 

"Saya berharap dana kelurahan bisa naik tiap tahun secara signifikan. Karena yang merasakan permasalahan infrastruktur adalah dari lapis bawah, dimulai dari RT/RW," ungkap anggota Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji. 

Bayu yang juga merupakan politikus PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ini menuturkan bahwa dimulai dari Januari 2021 ini, 57 kelurahan di Kota Malang melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)  2022. 

"Dimulai dari musrenbang tingkat RT/RW, dilanjutkan ke tingkat kelurahan, diteruskan ke kecamatan sampai kota. Artinya usulan pembangunan dari bottom up, dari masyarakat untuk ke Pemerintah Kota Malang," jelasnya. 

Selain usulan dari masyarakat yang menggunakan konsep bottom up, terdapat program-program dari masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah) serta pokir (pokok pikiran) anggota DPRD Kota Malang.  "Namun pagu anggaran yang dialokasikan lewat musrenbang kelurahan ini, menurut saya, masih sangat kecil dibanding kebutuhan masyarakat untuk pembangunan di kelurahannya," ujar Bayu. 

Bayu pun mencontohkan agenda musrenbang yang dilaksanakan di Kelurahan Rampal Celaket. Di Kelurahan Rampal Celaket, pagu anggaran pembangunan fisik dipatok hanya Rp 250 juta. 

"Padahal usulan yang masuk dari sejumlah RT/RW mencapai angka Rp 600 juta. Artinya dengan enam RW yang ada di Rampal Celaket, pembangunan sarana prasarana harus bergilir. Tidak semua RW mendapatkan anggaran APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, red), sesuai kebutuhan yang ada," terangnya. 

Karena anggaran yang tidak sesuai usulan itu, permasalahan-permasalahan yang terjadi di tataram RT maupun RW tidak dapat tertangani dengan baik dan cepat. "Malah kadang ada RW yang malas mengisi musrenbang karena setiap mengajukan tetapi tidak pernah dapat," ucapnya. 

Padahal jika merujuk pada Pasal 230 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, pengalokasian anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan, paling sedikit lima persen dari APBD setelah dikurangi DAK (dana alokasi khusus). 

"Angka lima persen adalah angka minimal yang idealnya tiap kelurahan mendapatkan kucuran dana APBD untuk pengelolaan kelurahan Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar khusus pembangunan sarana prasarana fisik, disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya," jelasnya. 

Di sisi lain, usulan pembangunan juga harus disinergikan dengan program-program kegiatan dari jajaran OPD terkait. Misalnya DPUPRPKP (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman) Kota Malang.  "Dana kelurahan itu untuk membangun infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat seperti pemberdayaan ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, red) karang taruna, dan lain sebagainya," tutupnya.

Topik
DPRD Kota Malang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Anggaran Kelurahan

Berita Lainnya

Berita

Terbaru