Pengusaha Hotel Minta Keringanan Pajak, Pemkot Batu Masih Bebaskan 1 Hotel

Jan 14, 2021 10:18
Tim satgas penanganan Covid-19 saat meninjau protokol kesehatan di salah satu hotel di Kota Batu beberapa saat lalu.
Tim satgas penanganan Covid-19 saat meninjau protokol kesehatan di salah satu hotel di Kota Batu beberapa saat lalu.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlangsung pada 11 hingga 25 Januari di Kota Batu juga berimbas pada pendapatan penghasilan dunia pariwisata. Karena itu, Perhimpunan Hotel Restaurant Indonesia (PHRI) Kota Batu kembali meminta penghapusan pajak.

PHRI Kota Batu meminta penghapusan pajak itu untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebab selama pandemi Covid-19, para pengusaha hotel mengantisipasi pengurangan PHK dengan menerapkan pembagian shift dan lain sebagainya.

Baca Juga : Jelang Akhir Tahun, Intiwhiz Hospitality Management Semakin Prioritaskan Kesehatan Tamu

“Kami (PHRI Kota Batu) meminta untuk sementara pajak hotel dan restaurant dihapuskan dulu dengan situasi dan kondisi saat ini,” ungkap Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Hariadi.

Sayangnya, saat ini Pemkot Batu hanya mampu membebaskan pajak pada hotel Mutiara Batu. Mengingat hotel tersebut merupakan tempat shelter isolasi pasien Covid-19 di Kota Batu. 

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menambahkan, terkait dengan pembebasan pajak memang perlu dilakukan diskusi panjang. “Untuk pembebasan pajak diberi keringanan atau tidak perlu diskusi panjang,” ucapnya. 

Sebab pajak yang dibayarkan oleh para pelaku usaha tersebut dimanfaatkan Pemkot Batu untuk mengcover pergerakan perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Dari pajak itu untuk membantu warga Kota Batu yang kurang mampu terdampak pandemi Covid-19.

Baca Juga : Kunjungi Stand Apartemen The Kalindra di Matos, Dapatkan Diskon Akhir Tahunnya

Dengan demikian Pemkot Batu juga mengandalkan pajak dari sektor tersebut. Bahkan ia mengakui jika gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

“Untuk gaji ASN gak ambil dari PAD, namun dari Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat,” tutup istri Eddy Rumpoko ini.

Topik
pajak hotel kota batukeringanan pajak hotelWali Kota BatuPHRI Kota Batu

Berita Lainnya

Berita

Terbaru