Petugas gabungan dari Bapenda dan Satpol PP Kabupaten Malang saat menertibkan papan reklame liar (Foto: Instagram Bapenda Kabupaten Malang)
Petugas gabungan dari Bapenda dan Satpol PP Kabupaten Malang saat menertibkan papan reklame liar (Foto: Instagram Bapenda Kabupaten Malang)

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang beserta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang, melakukan operasi gabungan dalam rangka menertibkan iklan liar.

Dijelaskan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara, penertiban iklan liar tersebut dilakukan guna memetakan potensi pajak reklame yang dikelola oleh Bapenda Kabupaten Malang.

Baca Juga : Kementrian PUPR Siapkan Dana Rp Triliun untuk Merealisasi Tol Malang-Kepanjen

”Pada awal tahun 2021 sebelum kita (Bapenda Kabupaten Malang) melangkah untuk penetapan penarikan (pajak daerah), kita lakukan survei dulu. Mana saja pajak yang izinnya sudah berakhir dan mana yang belum,” ungkapnya.

Jika memang ditemukan adanya papan iklan yang sudah berakhir masa kontraknya, maka Bapenda Kabupaten Malang akan berkoordinasi dengan si pemilik iklan. Namun jika tidak ada tanggapan, maka Bapenda bersama Satpol PP Kabupaten Malang terpaksa akan melakukan tindakan tegas. Yakni berupa penertiban secara paksa.

”Kalau tidak diturunkan, otomatis kita bersama Satpol PP berkewajiban untuk menurunkan. Sehingga jelas mana saja potensi (pajak reklame) mulai Januari (2021) ini. Jangan sampai mereka berakhirnya misal Desember, tapi alasan belum sempat melepas papan iklan,” tegasnya.

Sekedar informasi, selain menindak iklan yang habis masa kontraknya, petugas gabungan juga akan menertibkan pemasangan iklan yang menyalahi aturan.

Yakni mulai dari iklan liar yang dipasang di pohon, tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), reklame bodong alias tak berizin, hingga reklame yang telah jatuh tempo.

”Hal ini kami lakukan agar para wajib pajak tertib dalam pemasangan reklame, sehingga tidak menyalahi aturan dan mengganggu ketertiban umum,” lugasnya.

Hingga berita ini ditulis, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Kabupaten Malang ini, mengaku masih berkoordinasi dengan jajaran di bawahnya untuk memastikan berapa jumlah reklame yang telah ditertibkan.

Menurutnya, kepastian berapa jumlah reklame baik yang liar maupun yang telah jatuh tempo tersebut, baru terekap setelah giat operasi gabungan yang direncanakan bakal berlangsung selama sepekan kedepan itu berakhir.

Baca Juga : Ikuti Instruksi Dewan, Bapenda Kabupaten Malang Bakal Optimalkan Pajak Daerah 2021

”Masih kita koordinasikan terkait berapa yang telah ditertibkan, karena mulai kemarin hingga seminggu kedepan penyisiran masih akan terus dilakukan,” imbuhnya.

Targetnya, dalam kurun waktu seminggu, seluruh wilayah di Kabupaten Malang tidak luput dari penyisiran yang dilakukan oleh petugas gabungan yang juga melibatkan personel Satpol PP tersebut.

”Kegiatan ini akan terus kami lakukan hingga seminggu kedepan, kemarin itu menyasar wilayah (Kecamatan) Lawang dan Singosari. Hari ini kalau tidak salah sasaran utamanya adalah Karangploso dan sekitarnya,” tukasnya.

Sekedar diketahui, potensi pajak daerah di sektor reklame tahun 2020 lalu mampu mendulang surplus. Rinciannya, dari target yang dipatok Rp 3,3 miliar, hingga tutup buku Bapenda Kabupaten Malang mampu merealisasi pajak reklame di angka Rp 4,1 miliar.