Bupati Malang Sanusi saat menjabarkan kebijakan WFH selama PPKM berlangsung (Foto : Dokumen MalangTIMES)
Bupati Malang Sanusi saat menjabarkan kebijakan WFH selama PPKM berlangsung (Foto : Dokumen MalangTIMES)

MALANGTIMES - Bupati Malang Sanusi menegaskan jika penerapan Work From Home (WFH) hanya berlaku bagi perkantoran saat diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sedangkan untuk pabrik dan tempat industri atau sejenisnya, tetap beroperasi seperti biasa.

”Kalau (kegiatan operasional, red) di perusahaan laksanakan saja, asal tidak ada klaster. Setahu saya pembatasan itu hanya untuk perkantoran,” ungkapnya saat ditemui usai menghadiri salah satu agenda rapat pemerintahan di Anusapati, Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (11/1/2021).

Meski pabrik maupun perusahaan industri tetap beroperasi, namun Sanusi mengimbau jika apa yang sudah diterapkan saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun lalu, tetap diterapkan selama PPKM.

Baca Juga : PPKM Hari Pertama di Kota Malang, Penyekatan Perbatasan Belum Diberlakukan

”Untuk industri kan selama ini sudah jalan, industri itu kan sudah melakukan kebijakan khusus saat PSBB. Ya sudah biarkan jalan seperti yang sudah ada, pakai sistim shift dan tetap menjaga protokol kesehatan,” terang Sanusi.

Tetap beroperasionalnya pabrik dan perusahaan industri selama PPKM ini, juga sempat dibahas saat rapat koordinasi (rakor) Sosialisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pada Sabtu (9/1/2021).

Saat sesi tanya jawab, salah satu peserta rakor yang diselenggarakan di Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, yakni Kapolsek Gondanglegi, Kompol Agus Siswo Hariadi, sempat menanyakan soal kebijakan WFH di pabrik maupun tempat industri.

”Tentang pelaksanaan PPKM pada tanggal 11 hingga 25 Januari (2021), di tempat kami (Kecamatan Gondanglegi) ada pabrik rokok dan triplek yang notabene banyak sekali buruh yang kerja. Apakah disana harus dibatasi jumlah pekerjanya hingga 25 persen seperti Instruksi Mendagri,” tanyanya.

Padahal selama ini, dijelaskan Kapolsek Gondanglegi, di kedua pabrik tersebut dari hasil Tracing yang dilakukan jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), tidak ditemukan adanya klaster Covid-19.

”Sedangkan beberapa bulan atau minggu terakhir, kami belum menemukan orang terkonfirmasi Covid-19. Selain itu, di perusahaan tersebut juga menerapkan protokol kesehatan,” timpal perwira polisi dengan pangkat satu melati di bahu ini.

Baca Juga : PPKM Efektif Mulai Hari ini, Legislatif: Kami Harap Masyarakat Mendukung Penuh

Menanggapi hal itu, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malang (Forkopimda), menginstruksikan jika yang wajib menerapkan WFH hingga 75 persen tersebut, hanyalah di perkantoran.

Kebijakan tersebut, dijelaskan Bupati Malang Sanusi, telah disesuaikan dengan Instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2021 yang tertulis ; membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen, dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

”(Work From Office) 25 persen itu di perkantoran, bukan di pabrik, yang jelas kantor pemerintahan itu harus menerapkan WFH hingga 75 persen,” tegasnya.

Oleh karenanya, semenjak rakor kesiapan PPKM pada akhir pekan lalu berlangsung, Sanusi mengaku sudah menginstruksikan jajaran pemerintahan dibawahnya untuk menerapkan kebijakan WFH dan WFO di perkantoran sesuai Instruksi Mendagri tersebut.

”Ya dilihat saja, kalau masih ramai ya supaya dikurangi. Pembatasan itu hanya untuk kantor, nanti yang WFH 75 persen sedangkan yang masuk 25 persen,” tukasnya saat ditanya perihal upaya untuk memastikan WFH di lingkungan Pemkab Malang berjalan sesuai ketentuan Instruksi Mendagri.