Bupati Malang Sanusi (depan, pakai peci) saat memberikan penjabaran terkait kesiapan PPKM (Foto: Ashaq Lupito/ MalangTIMES)
Bupati Malang Sanusi (depan, pakai peci) saat memberikan penjabaran terkait kesiapan PPKM (Foto: Ashaq Lupito/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Bupati Malang Sanusi memastikan bakal menyediakan anggaran hingga puluhan juta kepada setiap Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan). Kebijakan tersebut diambil Sanusi guna mengoptimalkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang dilangsungkan mulai 11 hingga 25 Januari 2021 mendatang.

”Muspika akan disediakan biaya operasional untuk menunjang pengamanan dan pengawasan serta koordinasi, saat PPKM berlangsung. Biaya operasional untuk tiap kecamatan itu sebesar Rp 10 juta,” ungkap Sanusi saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi (rakor) Sosialisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021, tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Sabtu (9/1/2021).

Baca Juga : PSBB Jilid II, Akan Ada 17 Titik Pos Pencegahan Kerumunan di Kabupaten Malang

Dijelaskan Sanusi, anggaran yang disediakan hingga puluhan juta tersebut, diakuinya sudah dibahas bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang dan jajarannya. Di mana, di dalam koordinasi tersebut, dimungkinkan alokasi untuk tiap kecamatan akan digelontorkan pada saat pelaksanaan PPKM di hari pertama. Yakni pada Senin (11/1/2021).

”Sehingga kami berharap biaya operasional itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nanti akan dibagikan pada hari Senin, pasti itu,” terangnya.

Sekedar diketahui, mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021, sedikitnya ada 8 poin utama yang ditekankan selama PPKM berlangsung.

Ke delapan poin tersebut meliputi :

1. membatasi tempat/ kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima) persen, dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/on line;

3 . Untuk Sektor Esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen), dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

4. Mengatur pemberlakuan pembatasan:

⁃ kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan

⁃ pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 19.00 WIB;

5. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

6. Kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen), dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

7. kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara; dan

Baca Juga : PPKM Tak Ada Posko Check Point, Bupati Malang Sanusi: Kita Masifkan Operasi Yustisi

8. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.

”Tidak ada, linier, semua (kebijakan) sama dengan instruksi Mendagri. Karena kita yang di (pemerintahan) bawah itu tidak boleh menafsirkan dan harus menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh yang lebih atas,” terang Sanusi saat menanggapi Instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2021 tersebut.

”Jadi (kebijakan Pemkab Malang) semua sama, tidak ada yang dirubah. Karena kita memang tidak punya kewenangan merubah instruksinya Mendagri itu,” sambungnya.

Oleh karenanya, dalam rakor yang digelar di Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang hari ini, Sanusi mengimbau kepada seluruh instansi mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Muspika, hingga Kepala Desa (Kades) dan jajarannya, untuk turut serta dalam mensukseskan PPKM tersebut.

”Saya tekankan mulai dari Kades, hingga jajaran Muspika semuanya harus aktif menyelamatkan warganya. Ini bukan kemauan Bupati, tapi kemauan bersama. Karena saat ini semua bisa saja terpapar Covid-19, jadi harus hati-hati,” tegasnya.

Selain menginstruksikan kepada jajaran dibawahnya, orang nomor satu ditataran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang ini, juga berjanji akan terlibat dalam menyukseskan PPKM.

Salah satunya dengan aktif melakukan patroli bersama jajaran Forum Momunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang. ”Nanti kami (Forkopimda) juga akan masif melakukan patroli selama PPKM berlangsung,” ucapnya.

Dalam patroli tersebut, Sanusi beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Malang bakal menyosialisasikan penerapan 4M. Yakni kewajiban memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

”Nanti saya cek melalui patroli, kita harapkan di Kabupaten Malang dapat benar-benar ditekankan PPKM. Saya dan jajaran Forkopimda akan selalu mobilitas untuk melakukan patroli,” tukasnya.