Bupati Malang Sanusi Rapatkan Barisan Jelang Penerapan PPKM

Jan 08, 2021 18:29
Bupati Malang Sanusi (tengah, pakai peci) saat menjabarkan ketetapan PPKM yang bakal dilangsungkan di Kabupaten Malang (Foto : Tubagus Achmad / MalangTIMES)
Bupati Malang Sanusi (tengah, pakai peci) saat menjabarkan ketetapan PPKM yang bakal dilangsungkan di Kabupaten Malang (Foto : Tubagus Achmad / MalangTIMES)

MALANGTIMES - Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang, terus mematangkan konsep Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hari ini (Jumat 8/1/2021) jajaran Forkopimda Kabupaten Malang, terpantau mengikuti pengarahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) melalui Vidcon (video conference).

Salah satu aspek yang dibahas dalam agenda vidcon yang dilangsungkan di Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang tersebut, dijelaskan Bupati Malang Sanusi, membahas soal pembatasan jam operasional bagi pelaku usaha.

Baca Juga : 2021, Mega Proyek Tol Malang-Kepanjen Segera Digarap

”Tidak boleh bertentangan dengan aturan, untuk jam operasionalnya (bagi pelaku usaha) harus mengikuti aturan menteri. Tadi sudah dijelaskan oleh Gubernur (Jatim), setiap Bupati dan Wali Mota harus ikuti instruksi dari pusat,” ungkapnya saat ditemui awak media usai menghadiri agenda vidcon pembahasan PPKM di Jawa-Bali.

Aturan tersebut teruang dalam siaran pers No. HM.4.6/02/SET.M.EKON.3/01/2021, tentang Pemerintah Mengatur Kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Mengendalikan Pandemi Covid-19.

Dalam ketetapannya, tempat usaha maupun pusat pembelanjaan dan mall, jam operasionalnya dibatasi maksimal hingga pukul 19.00 WIB. ”Pembatasan jam operasional sama persis dengan kebijakan pusat itu,” timpal Sanusi.

Guna lebih mematangkan konsep PPKM di wilayah pemerintahannya, lanjut Sanusi, jajaran Forkopimda Kabupaten Malang dan Satgas Covid-19 beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, bakal menggelar rapat koordinasi (rakor) kesiapan PPKM yang diagendakan bakal dilangsungkan besok (Sabtu 9/1/2021).

Menurut orang nomor satu di jajaran Pemkab Malang ini, rakor tersebut perlu dilakukan lantaran banyak aspek yang berbeda dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang sempat diterapkan di Kabupaten Malang pada tahun 2019 silam.

”Banyak perbedaannya (dengan PSBB), kita ini istilahnya PPKM. Besok akan kita rapatkan lagi untuk membahas apa yang sudah tertuang di peraturan pemerintah pusat,” ungkapnya.

Ketika disinggung perihal target yang dipatok saat penerapan PPKM di Kabupaten Malang, salah satu kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, mengaku tidak ada target khusus selain menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Malang. ”Target utamanya itu,” tukasnya.

Sekedar informasi, merujuk pada siaran pers No. HM.4.6/02/SET.M.EKON.3/01/2021, ada 8 point yang bakal diterapkan saat PPKM berlangsung. Yakni meliputi :

1. membatasi tempat/ kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima) persen, dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/on line;

3 . Untuk Sektor Esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen), dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

4. Mengatur pemberlakuan pembatasan:

Baca Juga : PSBB Bakal Diterapkan, Pemkab Malang Segera Lakukan Rakor Kesiapan

⁃ kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan

⁃ pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 19.00 WIB;

5. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

6. Kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen), dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

7. kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara; dan

8. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
Forum Komunikasi Pimpinan DaerahForkopimda Kabupaten MalangPemberlakuan Pembatasan Kegiatan MasyarakatPPKM

Berita Lainnya

Berita

Terbaru