Soroti Utang RI yang Membengkak, SBY Sarankan Ini Terhadap Pemerintah

Jan 08, 2021 16:52
Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: BiografiKu.com)
Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: BiografiKu.com)

MALANGTIMES - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) rupanya tetap ikut menyoroti permasalahan di pemerintahan. Kali ini, SBY berbicara soal utang negara yang diketahui mencapai 40 persen dari total belanja negara.  SBY mengatakan jika jumlah tersebut terlalu jumbo dan memberatkan keuangan negara.  

Melansir melalui laman Facebook SBY, ia berkata jika uang negara yang digunakan untuk membiayai utang begitu besar, maka berapa yang bisa tersedia untuk hal-hal lain.  

Baca Juga : Bupati Malang Sanusi Janji Sukseskan TMMD, Bakal Libatkan OPD

Misalkan saja seperti belanja pegawai, belanja rutin, belanja modal, dan pembangunan. "Betapa beratnya ekonomi jika misalnya 40 persen lebih belanja negara harus dikeluarkan untuk membayar cicilan dan bunga utang," tulis SBY.

Pria 71 tahun ini lantas menilai jika pemerintah jangan melulu berlindung pada persentase Debt to GDP ratio atau rasio utang terhadap PDB yang masih dianggap aman karena belum lebih dari 60 persen dari PDB. Lantaran, persoalannya bukan pada rasio utang terhadap PDB.

"Persoalannya terletak pada kemampuan pemerintah untuk membayar utang itu (capability to pay) yang dirasakan sudah sangat mencekik," terang SBY.

Oleh sebab itu, SBY menilai masalah utang ini sudah sangat serius. Untuk mengatasi ini, pemerintah harus segera menyusun langkah untuk mengatasinya.  Cara paling sederhana, ujar SBY, adalah dengan mengurangi defisit anggaran.  

Baca Juga : Kemenparkraf Lewat Disporapar Kota Malang Percepat Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata

Ia lantas menyarankan agar pemerintah mengurangi belanja negara di tengah minimnya penerimaan akibat pandemi covid-19. "Kalau tahu penerimaan jauh berkurang karena pemasukan dari pajak juga terjun bebas, ya kendalikan pembelanjaan negara," tutur SBY.

Dengan melakukan itu, konsekuensinya pemerintah mau tak mau harus menunda proyek dan pengadaan strategis yang tidak bersifat urgensi. Jangan sampai, pemerintah menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai alasan untuk tak ketat menggunakan anggaran.

Topik
Presiden SBYutang negara

Berita Lainnya

Berita

Terbaru