Terdakwa Money Politics Pilkada Kabupaten Malang Jalani Sidang Perdana

Dec 22, 2020 18:56
Sumiatim (duduk di bangku terdakwa) saat menjalani persidangan (istimewa)
Sumiatim (duduk di bangku terdakwa) saat menjalani persidangan (istimewa)

MALANGTIMES - Money politics pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang yang melibatkan Sumiatim (45), warga Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang,  kini telah memasuki sidang pertama di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Malang.

Agenda sidang perdana yang diikuti Sumiatim adalah dakwaan dan pembuktian. Dihadirkan 4 orang saksi pada sidang tersebut untuk memberi keterangan atas keterlibatan Sumatim dalam praktik money politics itu.

Baca Juga : Bupati Sanusi Berikan Tawaran Menjadi Dewan Pendidikan, Lathifah Shohib Belum Tertarik

Tiga dari empat saksi tersebut adalah tim pemenangan paslon nomor urut 1, HM Sanusi dan Didik Gatot Subroto (Sandi), yakni Yoyok, Pitono, dan Achmad Khusairi, serta komisioner Bawaslu Kabupaten Malang George Da Silva.

Kuasa hukum Sumiatim, Wiwied Tuhu SH MH, mengklaim kesaksian dari keempat saksi tersebut semuanya tidak ada yang mengetahui secara langsung praktik money politics yang dilakukan Sumiatim tersebut.

"Sebagaimana dilihat, tidak ada bukti valid maupun saksi yang secara langsung mengetahui sebagaimana dituduhkan, yakni melakukan praktik money politics," ungkapnya.

Dari situ, Wiwied mengklaim sejumlah saksi tersebut hanya mengetahui bahwa ada unsur money politics dari tim di lapangan. "Sedangkan tim di lapangan juga tidak pernah mengklarifikasi pada pihak-pihak terkait, baik yang menyuruh maupun penerima uang dari Sumiatim tersebut," kata dia.

Di sisi lain, Wiwied mengakui bahwa Sumiatim memang melalukan praktik money politics. Hanya, alasan utama dari ketersediaan Sumiatim untuk melakukan hal itu murni karena tuntutan ekonomi.

"Jadi, saat itu, ada salah satu orang yang bernama Mujiati menyuruh Sumiatim untuk membagikan amplop berisi uang Rp 20 ribu dan berstiker paslon nomor urut 2 (Latifah Shohib dan Didik Budi Muljono) ke warga setempat sebanyak 100 amplop," terang dia.

"Sedangkan Sumiatim diberi upah Rp 150 ribu atas pekerjaaannya membagikan amplop tersebut. Nah, upah inilah alasan Sumiatim mau membagikan amplop tersebut, karena memang ia warga kurang mampu," lanjut Wiwied.

Sementara itu, Mujiati yang disebut-sebut sebagai orang yang menyuruh membagikan amplop, menurut Wiwied berdasarkan pengakuan Sumiatim statusnya adalah orang yang memang dikenalnya.

Baca Juga : Menang Pilkada, Bupati Sanusi Buka Opsi Tunjuk Lathifah Shohib Jadi Dewan Pendidikan

"Ibu Sumiatim hanya pernah kenal dengan Mujiati, dan lama tidak pernah ketemu. Lalu tiba-tiba datang dan menawarkan untuk membagikan amplop tersebut. Dia apakah relawan paslon nomor urut 2, Ibu Sumiatim juga tidak tahu," katanya.

Dalam sidang dakwaan dan pembuktian Sumiatim tersebut, Mujiati tampak tidak hadir dalam persidangan. "Saya tidak tahu prosesnya bagaimana, tapi Mujiati tidak terlihat hadir," ucap Wiwied.

Sementara itu, salah satu saksi sekaligus tim Kuasa Hukum paslon Sandi, Ach Khusairi membantah pihaknya tidak mengetahui secara langsung praktik money politics yang dilakukan Sumiatim.

"Kalau saat membagikan memang tidak tahu, tapi berdasarkan pemeriksaan kami saat itu, terbukti ada 5 amplop di rumah Sumiatim. Ia juga mengakui sudah membagikan 95 dari 100 amplop yang disuruh membagikan," tutup Khusairi.

 

Topik
Money PoliticsPemilihan Kepala DaerahPilkada Kabupaten Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru