Menyoal Penanganan Covid-19, Dewan Kota Malang Bayu Sebut Picu Pemda Gamang

Dec 20, 2020 12:40
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji. (Foto:Istimewa).
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji. (Foto:Istimewa).

MALANGTIMES - Penanganan Covid-19 di tanah air hingga kini terus diupayakan untuk menekan angka penyebaran virus. Tapi, hal itu dinilai belum berjalan maksimal. Jelang akhir tahun ini misalnya, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dinilai oleh salah satu anggota DPRD Kota Malang kurang maksimal. Bahkan, membuat berbagai daerah gamang.

Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji menyatakan, ketidakjelasan pemerintah pusat dalam membuat kebijakan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 menjadikan pemerintah daerah (Pemda) seakan gamang. Hingga, dinilai setiap daerah membuat kebijakan yang parsial.

Baca Juga : Tujuh Kader Terbaik GP Ansor Berpeluang Terpilih Jadi Kepala Daerah, Salah Satunya Bupati Malang

 

"Kebijakan dari pusat yang tidak jelas tentang penanganan Covid-19 terutama di sektor kesehatan dalam pencegahan penyebaran, membuat gamang beberapa pemerintah daerah. Akhirnya, setiap daerah membuat kebijakan parsial atau sendiri-sendiri sesuai kebutuhan atau pun di lapangan yang terjadi," ujarnya.

Ya, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah membuat kebijakan untuk membatasi aktivitas keramaian. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk meminimalisir penyebaran kasus Covid-19, khususnya di libur Natal dan Tahun Baru 2021 nanti.

Salah satu kebijakan itu, yakni dengan mewajibkan setiap wisatawan yang masuk ke Kota Malang harus dengan menyertakan hasil Rapid Test antigen.

Meski, kebijakan ini dibuat untuk diterapkan di beberapa sektor yang kiranya bakal menjadi jujugan wisatawan, seperti, di lingkup perhotelan. Hal ini dilakukan, menyusul daerah wisata lainnya seperti Bali dan Yogyakarta yang juga menerapkan kebijakan pengetatan bagi wisatawan yang akan datang. Bali, bahkan mewajibkan setiap orang yang naik angkutan udara untuk melakukan Swab Test.

Hal inilah, menurut Bayu kurang maksimalnya pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan. Padahal, diketahui kasus Covid-19 di Indonesia jelang akhir tahun ini justru mengalami lonjakan. "Dengan semakin mengganasnya Covid-19 di Indonesia dalam beberapa minggu terakhir ini, harus diambil langkah radikal dari pemerintah pusat untuk pencegahan penyebaran yang semakin membesar ini," jelasnya.

Politikus PKS ini menilai, kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 akan sia-sia ketika tidak adanya satu kesatuan dari pemerintah pusat. Padahal, setiap daerah tengah berupaya untuk membuat aturan sebagai langkah menekan penyebaran virus. "Akan percuma dan sia sia , apabila kebijakan pencegahan sampai yang mungkin beberapa daerah melakukan PSBB tidak dilakukan secara serempak nasional. Sebagai negara kesatuan yang sekarang tidak ada sekat masyarakat dalam melakukan aktivitas antar daerah, akan menjadi kesulitan yang dilakukan beberapa daerah dalam kebijakan pengetatan-pengetatan mereka," imbuhnya.

Kota Malang, kata Bayu, membuat kebijakan pengetatan itu. Namun, daerah sekitarnya tidak menerapkan hal yang sama. Maka, hal ini dirasa akan menjadi kesia-siaan dalam urusan penanganan Covid-19.

Baca Juga : Jika Terpilih, Paslon SanDi Optimis Bisa Genjot Sektor Ekonomi di Tengah Pandemi

 

Ia mengharapkan, ada kebijakan dari pemerintah pusat yang terukur san terarah. Sehingga, proses menekan laju angka Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia akan berjalan lebih maksimal.

"Seumpamanya Kota Malang yang dilakukan kebijakan pengetatan, tapi daerah penyangga dan sekitarnya tidak dilakukan, ya mubazir kebijakan itu. Maka kebijakan yang sifatnya nasional dan terukur terarah akan menjadi sangat efektif untuk menekan laju penyebaran Covid-19," tandasnya.

Sebagai informasi, kebijakan Kewajiban tes PCR-Swab dan tes Rapid antigen bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke wilayah Jawa dan Bali telah dikeluarkan melalui Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Kebijakan tersebut berlaku di musim libur Natal dan Tahun Baru 2021 ini, yakni sejak 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021 mendatang.

Topik
Berita MalangFraksi PKSCovid 19

Berita Lainnya

Berita

Terbaru