Ada Muspika Beri Sambutan Saat Pencoblosan, KPU Kabupaten Malang: Itu Bukan Intervensi

Dec 17, 2020 19:59
Situasi pada salah satu TPS yang ada di Kabupaten Malang saat proses penghitungan suara berlangsung (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Situasi pada salah satu TPS yang ada di Kabupaten Malang saat proses penghitungan suara berlangsung (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

MALANGTIMES - KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Malang, kembali menerima sorotan dari kandidat nomor urut 3, yakni pasangan Sam HC (Heri Cahyono) dan Sam GH (Gunadi Handoko). Melalui Tim Kerja Malang Jejeg Soetopo Dewangga, KPU Kabupaten Malang dianggap telah membiarkan adanya jajaran Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) yang memberikan sambutan saat proses pencoblosan pada 9 Desember 2020 berlangsung.

Menanggapi hal itu, Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika, terkesan membenarkan tudingan yang dilontarkan oleh pasangan jalur independen tersebut.

Baca Juga : KPU Hitung Suara Tingkat Kabupaten Malang, Hasilnya Paslon SanDi Menang

Namun demikian, pihaknya memastikan jika kehadiran jajaran Muspika tersebut tidak berkaitan atau terlibat langsung dalam proses pencoblosan. 

”Di beberapa yang saya lihat memang ada (Muspika, red) yang hadir untuk (sambutan) pembukaan, tetapi kemudian tidak terlibat secara utuh. Ya hanya dipembukaan kemudian meninggalkan tempat,” ungkapnya.

Seperti dalam pemberitaan sebelumnya, Soetopo mengaku sedikitnya ada 32 dari 33 kecamatan, yang dihadiri oleh jajaran Muspika saat tahapan pencoblosan berlangsung. Di mana, dari jumlah tersebut, 13 kecamatan diantaranya ada jajaran Muspika yang sampai memberikan sambutan pembukaan.

”Kalau angkanya apa betul 32, saya tidak yakin juga. Karena selama proses pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan, semua dijalankan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan Panwascam. Artinya, ya ini sudah sesuai prosedur,” ungkapnya.

Komisioner KPU Kabupaten Malang yang akrab disapa Dika ini mengaku, kehadiran jajaran Muspika di dalam tahapan pencoblosan tersebut, semata-mata untuk serangkaian proses persiapan dan pengamanan.

”Yang pasti, yang terlibat itu saling terkait. Kalau hanya kita sendiri kan tidak mungkin. Karena berkaitan dengan tempat dan pengamanan sebelum hari pelaksanaan,” terangnya.

”Kami juga melibatkan banyak pihak, karena kami tidak sendiri. KPU dan Bawaslu (Kabupaten Malang) tidak sendiri. Ada dinas terkait, ada instansi terkait yang terlibat. Baik kepolisian, kemudian Pemda (Pemerintah Daerah) hingga tingkat kecamatan dan lain sebagainya,” ujarnya.

Baca Juga : Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Diwarnai Protes Tim LaDub Terkait Pemberian Undangan

Dijelaskan Dika, hadirnya jajaran Muspika tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran, karena tercantum pada ketetapan yang berlaku. Yakni sesuai dengan yang tertera pada PKPU (Peraturan KPU) Nomor 19.

”Kami memandang tidak (menyalahi aturan, red) karena di PKPU nomor 19 menjelaskan, jika memang dapat dihadiri pemantau, masyarakat terus kemudian instansi terkait, seperti itu. Jadi saya kira tidak ada masalah, menurut kami tetap itu memandang tidak ada masalah,” lugasnya.

Terakhir, Dika menjamin jika hadirnya jajaran Muspika tersebut, tidak ada tindakan intervensi yang diberikan kepada DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang hendak menentukan pilihannya.

”Memang tidak ada intervensi, prinsipnya di dalam acara itu tidak ada intervensi dari pihak lain. Bahwa rapat pleno memang betul-betul kewenangan dari PPK selama menjalankan proses rekap mulai dari awal sampai akhir,” tukasnya.

 

Topik
muspika kabupaten malangPilkada Kabupaten Malang 2020KPU Kabupaten Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru