Malang Jejeg Tolak Hasil Pilkada Kabupaten Malang 2020, Dianggap Cacat Prosedur

Dec 17, 2020 14:38
Ketua Tim Kerja Malang Jejeg, Soetopo Dewangga (sebelah kiri) saat ditemui awak media di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Rabu (16/12/2020). (Foto: Ashaq Lupito/MalangTimes)
Ketua Tim Kerja Malang Jejeg, Soetopo Dewangga (sebelah kiri) saat ditemui awak media di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Rabu (16/12/2020). (Foto: Ashaq Lupito/MalangTimes)

MALANGTIMES - Malang Jejeg yang diklaim sebagai sebuah gerakan moral dan merupakan pengusung Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang nomor tiga yakni Heri Cahyono-Gunadi Handoko (HC-GH), menolak hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020. 

Ketua Tim Kerja Malang Jejeg, Soetopo Dewangga mengatakan bahwa pihaknya dengan tegas menolak hasil rekapitulasi Pilkada Kabupaten Malang 2020 karena terdapat cacat prosedur. 

"Pertama ada cacat prosedur di proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Cacat prosedur itu adalah hadirnya Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan, red) yang ikut di dalam rangkaian rekapitulasi, di antaranya memberikan sambutan di dalam pembukaan," ungkapnya saat ditemui awak media usai pembacaan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten, Rabu (16/12/2020) malam.  

Soetopo menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 dalam Pasal 8 ayat 4 disebutkan bahwa pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dapat dihadiri oleh pemantau dalam negeri, pemantau asing, masyarakat dan instansi terkait. 

"Nah instansi terkait itu, KPU (Komisi Pemilihan Umum, red) menterjemahkan terminologinya adalah Muspika. Kita memahami, bahwa instansi dalam terminologi hukum itu adalah substansi, substansinya adalah rekapitulasi. Sehingga instansi yang terkait dengan rekapitulasi," jelasnya. 

"Kalau ada camat, kapolsek, tentara di situ, menurut kami ini cacat prosedur. Karena cacat prosedur maka harus diulang," imbuhnya. 

Menurutnya pihak intansi terkait yang terdapat hubungannya dengan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, misalnya mantan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) atau mungkin PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang terkait dengan rekapitulasi. 

Lanjut Soetopo, karena pihak KPU Kabupaten Malang tetap dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa instansi terkait itu adalah jajaran Muspika, maka pihak Malang Jejeg akan menempuh uji materil terhadap pasat tersebut. 

"Bagaimana mengujinya, ya men-DKPP KPU. Supaya kedepannya kita ada suatu kepastian hukum. Kita tidak tafsir sendiri-sendiri, tetapi ada satu kepastian hukum, kedepannya menjadi jelas," jelasnya. 

Terkait jajaran Muspika yang hadir dalam proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, disampaikan Soetopo bahwa hampir di semua kecamatan jajaran Muspika hadir dalam proses rekapitulasi suara. 

"Jadi 32 kecamatan dihadiri (Muspika, red). Tapi yang 13 itu memberikan pidato didalam pembukaan rekapitulasi. Hanya satu di Wagir yang tidak dihadiri (Muspika, red)," ujarnya. 

Sementara itu, Soetopo juga mengatakan selain hadirnya jajaran Muspika saat rekapitulasi di tingkat kecamatan yang menjadi penyebab pihaknya berpendapat cacat prosedur, terdapat hal lain yang menjadi cacat prosedur yakni tidak tergambarkannya warga masyarakat yang sedang sakit maupun yang sedang menjadi tahanan. 

"Sampai dengan saat ini tidak tergambarkan warga masyarakat Kabupaten Malang, yang sedang sakit di rumah sakit. Yang sedang di tahan, entah itu tahanan sementara kejaksaan, atau kepolisian dan atau yang di penjara, nggak ada," ujarnya. 

Lanjut Soetopo bahwa hal tersebut dapat dimaknai sebuah penghilangan hak konstitusi bagi warga masyarakat Kabupaten Malang yang seharusnya memiliki hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020. 

"Ini penghilangan hak konstitusi, ati-ati. Penghilangan hak konstitusi itu bisa pidana. Pelanggaran pidana terkait penghilangan hak konstitusi bisa dibaca di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016," terangnya.

Topik
pilkada malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru