SanDi Menang Tipis, Ini Beberapa Dugaan Pelanggaran Selama Pilkada Versi Tim LaDub

Dec 17, 2020 13:15
Petugas penyelenggara Pilkada Kabupaten Malang ketika memeriksa kondisi kotak suara paska rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Malang berakhir (Foto: Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Petugas penyelenggara Pilkada Kabupaten Malang ketika memeriksa kondisi kotak suara paska rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Malang berakhir (Foto: Ashaq Lupito / MalangTIMES)

MALANGTIMES - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang telah menetapkan paslon (Pasangan Calon) Bupati dan Wakil Bupati Malang, dari kandidat nomor urut 1, yakni Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi) sebagai pemenang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Malang.

Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Malang, yang berlangsung dalam kurun waktu sekitar 12 jam, KPU Kabupaten Malang menetapkan pasangan SanDi unggul dari dua kandidat lainnya dengan perolehan 530.449 suara.

Baca Juga : Per Tahun Ada Puluhan Ribu Pelanggaran, Pemkab Malang Awasi Pengguna Jalan lewat ATCS

 

Sekedar informasi total jumlah suara yang sah dalam pencoblosan yang berlangsung pada 9 Desember 2020 lalu, mencapai 1.165.592 suara. Artinya, pasangan SanDi ditetapkan memenangkan Pilkada Kabupaten Malang dengan perolehan 45,51 persen suara.

Dalam agenda rapat pleno terbuka yang dilangsungkan di Gedung Paripurna DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Malang, pada Rabu (16/12/2020) malam tersebut, KPU Kabupaten Malang juga menyatakan jika kandidat nomor urut 2, yakni pasangan LaDub (Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono) memperoleh 491.816 atau setara dengan 42,19 persen suara.

Sedangkan kandidat nomor urut 3, yakni pasangan Sam HC (Heri Cahyono) dan Sam GH (Gunadi Handoko) yang diusung oleh Tim Malang Jejeg, memperoleh 143.327 suara atau setara dengan 12,30 persen.

Menanggapi ketetapan tersebut, Tim LaDub mengaku jika pihaknya menghormati apa yang telah menjadi ketetapan KPU Kabupaten Malang. ”Sebagai bagian dari proses demokrasi, kami sangat menghormati hasil pleno KPU Kabupaten Malang yang telah diumumkan,” ungkap Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, Ali Ahmad.

Kendati menghormati apa yang telah menjadi ketetapan KPU Kabupaten Malang, namun pria yang akrab disapa Gus Ali ini mengaku memiliki beberapa catatan khusus, yang mengarah pada dugaan tindak pelanggaran hukum selama proses tahapan Pilkada Kabupaten Malang berlangsung.

”Tim saat ini masih melakukan beberapa kajian terhadap beberapa temuan adanya indikasi pelanggaran hukum selama proses Pilkada berlangsung. Masih ada waktu selama 3 hari untuk menyampaikan gugatan paska hasil Pleno KPU Kabupaten Malang ditetapkan,” terangnya.

Kepada awak media, dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pilkada berlangsung, diklaim Gus Ali marak dilakukan oleh paslon SanDi yang notabene ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Malang.

”Secara garis besar kami mencatat ada 5 unsur indikasi dugaan pelanggaran yang selama ini dilakukan paslon nomor urut 1, salah satunya soal adanya dugaan penggunaam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Malang untuk kepentingan Pilkada,” tegasnya.

Menurutnya, Calon Bupati Malang dari pasangan SanDi, yakni Sanusi yang juga merupakan sosok petahana dalam Pilkada tersebut, diduga telah menaikkan anggaran APBD Kabupaten Malang hingga 191 persen.

Di mana, salah satu penyebab naiknya anggaran pengeluaran APBD tersebut, digunakan untuk merealisasi pengadaan sepeda motor bagi jajaran Kades (Kepala Desa) dan lurah yang ada di Kabupaten Malang.

”Kami juga menemukan adanya dugaan pemberian instruksi kepada para Kades untuk membuat surat pengajuan sepeda motor," klaimnya.

Catatan dugaan pelanggaran kedua, masih menurut Gus Ali, Tim LaDub menduga ada upaya mobilisasi kepada jajaran ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemkab Malang untuk memenangkan Paslon Sandi.

”Kami menemukan banyak indikasi beserta bukti yang mengarah kesitu, salah satunya keterlibatan ASN dan Kades yang mengkoordinir pemberangkatan ziarah wali limo yang bermuara pada dukungan ke Paslon SanDi,” lugasnya.

Baca Juga : Pasangan Lathifah Unggul di 17 Kecamatan, tapi Perolehan Suaranya Kalah dari Pasangan Sanusi

 

Pada catatan ketiga, Tim LaDub juga mengklaim adanya penggunaan fasilitas negara, yang digunakan oleh kandidat petahana guna kepentingan pemenangan Paslon SanDi. ”Ini sangat jelas terjadi, kami juga punya banyak bukti,” timpalnya.

Dua point catatan dugaan pelanggaran yang ditemukan Tim LaDub selanjutnya, adalah dugaan money politic yang dilakukan secara TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif). Kemudian juga adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan paslon SanDi, untuk mempengaruhi netralitas penyelenggara Pilkada. Yakni KPU maupun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Malang.

Dugaan tersebut, dikuatkan Gus Ali, terjadi saat hasil rekap suara berlangsung. Pada suatu kesempatan, Tim LaDub merasa dirugikan karena hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan rekap form C1. ”Kondisi semacam ini terjadi pada banyak TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang ada di Kabupaten Malang,” jelasnya.

"Kami masih ada waktu 3 hari untuk melakukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), nanti akan kami putuskan apakah temuan kami tersebut akan berlanjut ke MK (Mahkamah Konstitusi) atau tidak," sambung Gus Ali.

Terlepas dari adanya 5 catatan khusus terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut, Tim Ladub melalui Gus Ali, berterimakasih kepada seluruh elemen yang terlibat dalam pemenangan pasangan LaDub.

"Kami mengucapan terimakasih pada seluruh tim pemenangan maupun para relawan dan masyarakat pada umumnya, yang telah mendukung Paslon LaDub selama ini," tukasnya.

Menanggapi hal itu, Liason Officer (LO) Tim SanDi, Santoko beranggapan jika proses tahapan Pilkada sudah berjalan sesuai dengan ketentuan. ”Yang saya tangkap untuk perolehan suara paslon 1,2, dan 3 tidak mendapatkan tanggapan, karena memang prosesnya sudah berjalan dengan benar,” tegasnya.

Lebih spesifik, Santoko mengaku jika memang ada yang keberatan dengan apa yang menjadi ketetapan KPU Kabupaten Malang dan ingin melakukan gugatan, pihaknya menerangkan jika itu merupakan hak konstitusi yang memang diperbolehkan dalam Undang-undang.

”Adapaun terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan pada saat sidang itu (Rapat Peleno Terbuka, red), menjadi sepenuhnya hak dari saksi sebagai representasi dari pasangan calon. Itu (menggugat, red) adalah hak konstitusional yang memang diatur oleh undang-undang,” tukasnya.

 

Topik
Pilkada Kabupaten Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru