Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Diwarnai Protes Tim LaDub Terkait Pemberian Undangan

Dec 16, 2020 14:54
Kondisi saat akan melakukan rekapitulasi perolehan suara sementara tingkat kabupaten di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Rabu (16/12/2020). (Foto: Dok. JatimTimes) 
Kondisi saat akan melakukan rekapitulasi perolehan suara sementara tingkat kabupaten di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Rabu (16/12/2020). (Foto: Dok. JatimTimes) 

MALANGTIMES - Proses rekapitulasi perolehan suara sementara Pilkada Kabupaten Malang 2020 di tingkat kabupaten ternyata tidak berjalan mulus dan tepat waktu. 

Hal tersebut dikarenakan adanya aksi protes di awal sebelum pelaksanaan rekapitulasi oleh tim pemenangan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Malang nomor dua Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono (LaDub). Mereka memprotes pemberian surat undangan agenda rekapitulasi di tingkat kabupaten yang diberikan pada H-1 pelaksanaan. 

"Kalau lihat aturan seharusnya PKPU Nomor 15 tahun 2019 itu tiga hari sebelum rapat pleno undangan harus dikirim ke LO (liaison officer, red). Lah ini kan sudah menyalahi aturan," ungkap Isa Anshori, LO LaDub, di tengah situasi rapat pleno terbuka di Gedung DPRD Kabupaten Malang,  Rabu (16/12/2020). 

Isa juga beranggapan, berdasarkan aturan tersebutlah, pihaknya melayangkan protes secara langsung terkait pemberian undangan  oleh KPU Kabupaten Malang sehari sebelum pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat kabupaten. 

Sementara itu, salah satu komisioner KPU Kabupaten Malang, Nur Hasyim, menjelaskan bahwa terkait hal teknis yang dipermasalahkan  LO LaDub, pihaknya mengaku sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan. 

"Terkait hal teknis tersebut, kami menggunakan PKPU Nomor 5 Tahun 2020. Itu sudah jelas, saudara (LO  LaDub) menerima undangan kemarin (15/12) untuk rapat pleno hari ini (16/12)," ujarnya. 

Disampaikan Nur Hasyim bahwa memang sebelumnya terdapat PKPU Nomor 15 Tahun 2019 yang digunakan oleh tim LO LaDub terkait penyerahan undangan rapat pleno.  "Memang ada peraturan sebelumnya (PKPU Nomor 15 Tahun 2019, red) yang tiga hari itu. Tapi itu mengatur secara general dan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 itu kami gunakan karena peraturannya lebih spesifik tentang penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi covid-19," jelasnya. 

Nur Hasyim juga mengatakan bahwa di PKPU Nomor 5 Tahun 2020 disebutkan dengan jelas bahwa penyerahan undangan dijadwalkan satu hari sebelum pelaksanaan rapat pleno terbuka. "Berdasarkan asas hukum lex generalis, sah jika KPU Kabupaten Malang mengirimkan undangan satu hari sebelum rapat pleno terbuka. Jadi, karena menggunakan asas lex generalis, kami kesampingkan peraturan yang lebih umum," terangnya. 

Sebagai informasi, setelah sempat berdebat antara tim LO LaDub dengan jajaran komisioner KPU Kabupaten Malang yang memakan waktu cukup lama, akhirnya sekitar pukul 14.20 WIB rapat pleno terbuka terkait rekapitulasi perolehan suara sementara tingkat kabupaten dilanjutkan kembali.

Topik
Rekapitulasi tingkat kabupaten Pilkada Kabupaten Malang 2020 Lathifah Shohib Didik Budi Muljono DPRD Kabupaten Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru