SanDi 45% dan LaDub 42% di Rekap KPU, Pengamat: Selisih 3% Belum Penuhi Syarat Gugatan

Dec 11, 2020 19:47
Pengamat politik sekaligus dosen ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya Wawan Sobari. (Foto: Dok. JatimTimes) 
Pengamat politik sekaligus dosen ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya Wawan Sobari. (Foto: Dok. JatimTimes) 

MALANGTIMES - Rekapitulasi sementara oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Malang terus berjalan. Berdasarkan data sementara pada website Pilkada2020.kpu.go.id hari Jumat (11/12/2020) pukul 18.11 WIB, data yang sudah terekap sebesar 47,71 persen atau 2.385 dari 4.999 TPS (tempat pemungutan suara). 

Persentase dari masing-masing pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Malang relatif sama dan tidak terdapat perubahan yang signifikan. Paslon nomor satu Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi) saat ini memperoleh suara sementara sebesar 254.315 dengan persentase 45,5 persen. Sementara paslon nomor dua Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono (LaDub) memperoleh suara sebesar 238.764 dengan persentase 42,7 persen. Sedangkan paslon nomor tiga Heri Cahyono-Gunadi Handoko (HC-GH) memperoleh suara sebesar 66.315 dengan persentase 11,9 persen. 

Dari rekapitulasi suara sementara ini, yang menguat dan sedang bersaing ketat memperebutkan kursi kepala daerah adalah SanDi dan LaDub. Selisih persentase yang hampir mencapai angka 3 persen atau tepatnya saat ini di angka 2,8 persen membuat seluruh pihak menunggu hasil final dan resmi yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Malang. 

Pengamat politik sekaligus dosen Iimu politik FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Brawijaya Wawan Sobari mengungkapkan, dengan perbedaan selisih suara yang hampir mencapai angka 3 persen, akan sulit untuk LaDub melakukan gugatan perselisihan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Merujuk pada aturan terbaru untuk perselisihan hasil pilkada, yakni Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 Lampiran 5, gugatan masih belum memenuhi syarat karena perbedaannya hampir 3 persen," ungkapnya ketika dihuhungi oleh MalangTIMES, Jumat (11/12/2020). 

Wawan juga mengatakan bahwa pada Lampiran 5 Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 pada poin 4 sudah jelas disebutkan bahwa untuk kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen. 

"Disebutkan dengan jelas bahwa kalau kabupaten/kota dengan jumlah lebih dari 1 juta jiwa, (dapat mengajukan gugatan, red) bila selisih perolehan suara paling banyak 0,5 persen dari total suara sah," jelasnya. 

Jika di akhir rekapitulasi suara menunjukkan selisih antara SanDi dengan  LaDub tidak sampai atau maksimal di angka 0,5 persen, pihak  LaDub maupun  SanDi dapat mengajukan gugatan ke MK.  "Tapi kalau selisihnya lebih dari 0,5 persen, ya percuma. Kemudian bila selisih diluar perhitungan itu, MK akan menolak," ujarnya. 

Sementara itu, Wawan angkat bicara terkait saling lapor antar-tim hukum masing-masing paslon terkait kecurangan di lapangan sebelum hari pencoblosan atau saat hari pencoblosan itu dapat diselesaikan di tataran Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu). 

"Kalau yang selama ini ramai tentang kecurangan saling lapor, itu diselesaikan di Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu, red), DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, red) dan di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara, red) atau pengadilan pidana kalau ada pidana di situ," terangnya. 

Terkait kecurangan di Pilkada Kabupaten Malang 2020 yang dilaporkan oleh masing-masing tim hukum paslon,  jika terbukti akan memengaruhi kondisi paslon, Wawan mengatakan bahwa hasil suara plkada juga dapat digugat. 

"Putusan menyatakan kemenangan pemilu ini kan bisa digugat nanti. Jadi, nanti yang mengeluarkan hasil pemilu kan KPUD Kabupaten Malang. Keputusan KPUD bisa digugat  di PTUN. Jadi itu yang ditempuh," tandasnya.

Topik
Rekapitulasi sementaraKomisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Malangtempat pemungutan suararsud blitar tutup

Berita Lainnya

Berita

Terbaru