BBHAR DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang Terima 14 Laporan Money Politic

Dec 09, 2020 07:51
Anggota BBHAR DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Rudi Santoso saat menunjukkan rincian pelanggaran di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Selasa (8/12/2020) malam. (Foto: Dok. JatimTimes) 
Anggota BBHAR DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Rudi Santoso saat menunjukkan rincian pelanggaran di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Selasa (8/12/2020) malam. (Foto: Dok. JatimTimes) 

MALANGTIMES - BBHAR (Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat) DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PDI Perjuangan Kabupaten Malang bersama Tim Hukum Pasangan Calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang, Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi) hingga Selasa (8/12/2020) malam telah menerima 14 laporan pelanggaran money politic. 

Ketua BBHAR DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Agus Subyantoro mengungkapkan 14 laporan pelanggaran money politic tersebut terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. 

Baca Juga : Money Politics di Pilkada Malang, Sri Untari: Bertebaran Amplop, Astaga Banyak Uangnya

"Rinciannya, Pakis ada 2 laporan, Pagak 2 laporan dan Tumpang 2 laporan. Kemudian Kalipare, Poncokusumo, Bululawang, Gedangan, Bantur, Wonosari, Jabung dan Donomulyo, masing-masing terdapat satu laporan," bebernya kepada pewarta.

Agus juga menuturkan bahwa dari 14 laporan pelanggaran money politic yang telah diterima hingga pukul 21.00 WIB, sebanyak 90 persen dari berkas yang masuk telah memenuhi unsur pelanggaran money politic.

"Dari keseluruhan laporan yang kami terima sampai saat ini, 90 persen di antaranya telah memenuhi unsur pelanggaran politik uang," terangnya. 

Pria berkaca mata ini juga menambahkan bahwa 14 laporan pelanggaran money politic tersebut hanya bersifat sementara dan kemungkinan akan terdapat tambahan menjelang detik-detik terakhir pencoblosan di 9 Desember 2020.

"Ini masih bersifat sementara. Ada kemungkinan laporan ini bertambah di beberapa jam menuju pencoblosan ini," tuturnya.

Berdasarkan 14 laporan yang diterima dari anggota di lapangan, Agus menjelaskan bahwa 14 laporan sementara tersebut telah melalui rapat pleno di tingkat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di masing-masing wilayah.

Baca Juga : Masa Tenang, Panwascam Poncokusumo Temukan Dugaan Pelanggaran Politik Uang

"Seluruhnya sudah memenuhi syarat materil dan formil. Kami sudah konfirmasi ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu, red) dan ini memang benar sudah dilaporkan dari Panwascam. Mungkin sekitar satu atau dua hari akan ditindaklanjuti di Bawaslu," tandasnya.

Sementara itu, BBHAR terus standby di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang sebagai pusat pengendalian tim dan tempat menerima laporan dari anggota di lapangan untuk di rekapitulasi sebagaimana mestinya.

Yang jelas pada hari pencoblosan ini, BBHAR bersama Tim Hukum Paslon SanDi terus memantau pergerakan praktik money politic yang dilakukan oleh Paslon lainnya yang jelas perbuatan tersebut menciderai hak-hak masyarakat berdemokrasi.

Topik
berita malang hari ini

Berita Lainnya

Berita

Terbaru