Besok Coblosan, Tim Hukum Paslon LaDub Temukan Money Politics

Dec 08, 2020 19:21
Tim Hukum Paslon LaDub bersama anggota saat memberikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Malang, Selasa (8/12/2020). (Foto: Dok. Tim Hukum Paslon LaDub) 
Tim Hukum Paslon LaDub bersama anggota saat memberikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Malang, Selasa (8/12/2020). (Foto: Dok. Tim Hukum Paslon LaDub) 

MALANGTIMES - Mendekati momentum hari pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 yang jatuh 9 Desember besok, Tim Hukum Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang Lathifah-Didik Budi Muljono (LaDub) menemukan praktik money politics. Politik uang itu diduga ditunggangi oleh kepentingan salah satu paslon peserta Pilkada Kabupaten Malang 2020. 

Ketua Tim Hukum Paslon LaDub, Dahri Abdussalam, mengungkapkan bahwa temuan praktik money politics ini dilakukan oleh salah satu kepala desa di Kecamatan Singosari. Modusnya memberikan insentif kepada guru ngaji. 

"Kami menemukan adanya pembagian insentif guru ngaji yang diduga ditunggangi kepentingan politik salah satu paslon di Kecamatan Singosari," ungkapnya, Selasa (8/12/2020). 

Dahri menyebutkan bahwa pembagian insentif kepada guru ngaji tersebut tampak jelas dari video yang telah didapat oleh Tim Hukum Paslon LaDub. Dalam video tersebut tampak keluarga dari salah satu paslon yang membagikan sejumlah uang untuk insentif guru ngaji pada masa tenang. 

"Agenda pembagian insentif kepada guru ngaji yang merupakan program Pemerintah Kabupaten Malang ini ditunggangi dengan arahan yel-yel dukungan kepada salah satu paslon," ucapnya. 

"Jelas ini bentuk pelanggaran karena di sana juga ada perangkat desa yang notabene adalah keluarga dari salah satu paslon yang diindikasikan dengan menyerukan dukungan untuk salah satu paslon," sambungnya. 

Selama ini, Dahri mengaku pihaknya telah banyak mengantongi bukti pelanggaran yang diduga terorganisasi yang dilakukan salah satu paslon, terutama pada momentum masa tenang Pilkada Kabupaten Malang 2020. 

"Salah satu yang sedang diproses dan akan dilaporkan adalah keterlibatan anggota KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara, red) yang turut membagikan APK (alat peraga kampanye, red) salah satu paslon saat membagi undangan untuk datang ke TPS bagi warga," bebernya. 

Sementara itu, agar menjadi efek jera dan demi terwujudnya Pilkada Kabupaten Malang yang aman, bersih dan bebas dari politik uang, Tim Hukum Paslon LaDub juga telah melaporkan temuan ini kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Malang dan Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu). 

"Kami sudah laporkan temuan ini kepada Bawaslu dan Gakkumdu. Sekarang sedang dilakukan proses karena hal tersebut termasuk dalam dugaan pidana pilkada sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Dahri.

Topik
Money PoliticsPilkada Kabupaten Malangpaslon bupati dan wakil bupati Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru