Jelang Pencoblosan, DPD LIRA Kabupaten Malang Deklarasi Gerakan Anti-Money Politics

Dec 07, 2020 17:13
Bupati DPD LIRA Kabupaten Malang M. Zuhdy Achmadi (tengah, jaket cokelat) bersama anggotanya saat menggelar deklarasi gerakan anti money-politic di Kepanjen, Senin (7/12/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes) 
Bupati DPD LIRA Kabupaten Malang M. Zuhdy Achmadi (tengah, jaket cokelat) bersama anggotanya saat menggelar deklarasi gerakan anti money-politic di Kepanjen, Senin (7/12/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes) 

MALANGTIMES - Menjelang pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 yang bakal digelar Rabu 9 Desember, DPD (Dewan Pimpinan Daerah) LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Malang mendeklarasikan Gerakan Anti-Money Politics di Kepanjen, Senin (7/12/2020). 

Bupati DPD LIRA Kabupaten Malang M. Zuhdy Achmadi mengungkapkan bahwa Gerakan Anti-Money Politic dari LIRA ini telah ada sejak  2009 dan saat ini kembali digerakkan untuk turut serta dalam mewujudkan Pilkada Kabupaten Malang 2020 yang bersih. 

"Kami DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA, red) Kabupaten Malang membentuk tim yang kami namakan Gerakan Anti-Money Politics sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi kami dalam menjaga pilkada di Kabupaten Malang bersih, fair, dan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi," ungkapnya ketika menggelar deklarasi di salah satu rumah makan di Kepanjen, Senin (7/12/2020). 

Didik -sapaan akrab Zuhdy Achmadi- mengatakan bahwa  Gerakan Anti-Money Politics yang digagas  DPD LIRA Kabupaten Malang ini memiliki tim berjejaring di 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.  "Tim berjejaring tersebut untuk melakukan pemantauan dan pengawasan tindak pidana pemilu yang berpotensi dilakukan oleh paslon atau tim paslon melalui pemberian uang, sembako atau barang dengan tujuan untuk mengarahkan pilihan kepada paslon tertentu," jelasnya. 

Sementara,  anggota Gerakan Anti-Money Politics  dari masyarakat yang tidak tergabung dalam tim pemenangan paslon manapun. Ada sebanyak 99 orang sebagai koordiantor di setiap kecamatan. 

"Anggota kita ada 99 orang sesuai asmaul husna. Nantinya juga di setiap kecamatan akan ada posko pengaduan bagi masyarakat yang mengetahui jika ada kejadian pemberian money politics," ujarnya. 

Pada masa tenang yang hanya tersisa dua hari ini, Didik mengatakan akan memaksimalkan waktu dan sumber daya manusia (SDM) yang ada dan berkolaborasi dengan berbagai jaringan lain untuk benar-benar mengamankan Kabupaten Malang dari tindak pidana politik uang. 

"Sebenarnya gerakan ini sudah bergerak lama. Hari ini kami baru deklarasi supaya masyarakat tahu dan kami juga membuka posko pengaduan di setiap kecamatan bila masyarakat mengetahui ada praktik politik uang," ungkapnya. 

Didik mengajak seluruh pihak agar menjaga Pilkada Kabupaten Malang 2020 harus tetap santun dan kondusif dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi serta menjunjung tinggi aturan-aturan hukum yang berlaku.

Topik
Pilkada Kabupaten MalangDPD LIRADewan Pimpinan DaerahLumbung Informasi RakyatBupati DPD LIRA

Berita Lainnya

Berita

Terbaru