Ini Program Paslon Malang Jejeg Terkait Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dec 02, 2020 17:22
Paslon nomor urut tiga yakni Heri Cahyono-Gunadi Handoko saat memaparkan program kerjanya pada momentum debat ketiga Pilkada Kabupaten Malang, Selasa (1/12/2020). (Foto: Screenahots YouTube KPU Kabupaten Malang)
Paslon nomor urut tiga yakni Heri Cahyono-Gunadi Handoko saat memaparkan program kerjanya pada momentum debat ketiga Pilkada Kabupaten Malang, Selasa (1/12/2020). (Foto: Screenahots YouTube KPU Kabupaten Malang)

MALANGTIMES - Pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 yakni saat momentum debat ketiga atau debat pamungkas yang bertemakan tentang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang dari jalur perseorangan yakni Heri Cahyono-Gunadi Handoko membeberkan beberapa program kerja. 

Calon Bupati Malang nomor urut tiga yakni Heri Cahyono atau yang akrab disapa Sam HC mengungkapkan bahwa jika nanti dirinya bersama Gunadi Handoko diberikan amanah oleh masyarakat Kabupaten Malang, akan menjalankan program yang mempermudah masyarakat. 

"Paslon tiga akan mendekatkan layanan kepada masyarakat, di mana pengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk, red) dan Adminduk (Administrasi Kependudukan, red) akan selesai di desa," ungkapnya saat pemaparan program kerja dalam debat ketiga, Selasa (1/12/2020). 

Sam HC juga menuturkan bahwa dengan terselesaikannya pengurusan KTP di desa, masyarakat akan lebih mudah mengurus beberapa hal yang membutuhkan KTP. Paslon yang diusung oleh gerakan moral Malang Jejeg ini juga memberikan tawaran program terkait pendidikan dan kesehatan gratis. 

"Pendidikan gratis, pengobatan gratis cukup menunjukkan KTP Kabupaten Malang," ujar pria yang memiliki latar belakang sebagai wirausahawan. 

Selain itu, untuk mengetahui perkembangan berjalannya roda pemerintahan di Kabupaten Malang, Sam HC juga akan membuat sebuah terobosan dengan sistem otomatis yang mempermudah masyarakat untuk mengetahui perkembangan Kabupaten Malang. 

"Di bidang manajemen, paslon tiga akan membuat terobosan, dengan memasang sistem kendali otomatis yang akan membuat kabupaten ini terukur hari, bulan dan tahun. Sehingga kabupaten ini melompat lepas dari keterpurukan dan satatagama karta raharja, Insya Allah akan bisa diwujudkan," terangnya. 

Pria yang hobi nge-trail ini juga menyebutkan terkait keterbukaan informasi kepada masyarakat Kabupaten Malang jika pihaknya diamanahi sebagai pemimpin daerah, akan memaksimalkan keterbukaan informasi dari Pemerintah Kabupaten Malang untuk masyarakat. 

"Lah ini kita akan ubah, dengan cara menjadi subyek (data yang ada di website Pemkab Malang, red). Jadi mengupload data ke website secara berkala dan kemudian membuat secara offline juga kepada masyarakat," jelasnya. 

Terkait hal tersebut, juga didukung oleh adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukan informasi publik. 

"Terlebih lagi ini ada Undang-Undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008, yang mensaratkan, mewajibkan bahwa setiap pemerintah daerah punya komisi informasi publik," bebernya. 

Nantinya, dalam penegakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik juga diperintahkan untuk membuat Komisi Informasi Publik. 

Dengan akses yang mudah dalam mendapatkan data di website Pemkab Malang beserta jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Malang, masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi kinerja para birokrat di lingkup Pemkab Malang. 

Selain itu, jika pihaknya terpilih akan menjalankan amanat Undang-Undang terkait dibentuknya Komisi Informasi Publik yang akan terus melakukan peningkatan pengawasan terkait keterbukaan informasi publik.

Topik
Pilkada Kabupaten Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru