Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto (berdiri) saat membuka acara Bimbingan Teknis dan Pelatihan SIPD (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto (berdiri) saat membuka acara Bimbingan Teknis dan Pelatihan SIPD (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Sebagaimana aturan yang baru diterbitkan pemerintah pusat, seluruh pemerintah daerah wajib menginput rencana strategis (Renstra) pembangunan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Saat ini, seluruh pemerintah daerah pun wajib menginput data tersebut untuk kemudian bisa diketahui dan dibaca oleh masyarakat.

Di Kota Malang sendiri, proses menginput rencana strategis pembangunan daerah tersebut sudah mulai dilaksanakan. Untuk memastikan proses input dilaksanakan secara maksimal oleh masing-masing perangkat daerah (PD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang melakukan pendampingan kepada setiap perangkat daerah (PD).

Baca Juga : Kembangkan Wilayah Timur, Pemkot Malang Maksimalkan Peran Masyarakat

Kegiatan pendampingan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto. Mantan Kepala Bappeda itu menyampaikan, input pada SIPD tergolong masih sangat baru. Sehingga upaya pendampingan menjadi solusi yang tepat agar setiap PD mampu menginput data sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Input renstra dari masing-masing perangkat daerah dimulai hari ini, dan juga harus selesai hari ini. Kalau untuk RPJMD sudah semua," katanya, Kamis (19/11/2020).

Wasto menjelaskan, lantaran tergolong baru, memang sempat ada beberapa kesulitan yang dialami. Salah satunya berkaitan dengan nama-nama kegiatan yang saat ini sudah harus disesuaikan dengan nama kegiatan yang ditetapkan oleh kementerian pusat. Sehingga, masing-masing perangkat daerah awalnya kebingungan untuk memasukkan kegiatannya sesuai dengan daftar yang ditetapkan.

"Kalau inputnya mudah, hanya pemahaman nama-nama kegiatannya saja. Jadi kan biasanya teman-teman itu berkreasi saat membuat nama program. Kalau dengan SIPD sudah ditentukan," jelasnya.

Keberadaan SIPD menurutnya akan sangat memudahkan proses perencanaan dari tahap Renstra hingga penyusunan KUAPPAS yang dengan sendirinya akan satu linier hingga pada tahapan SAKIP.

"Dan itu akan sangat mudah dipantau, termasuk jejak digitalnya," jelasnya.

Lebih jauh Wasto menjelaskan jika proses input renstra yang dilaksanakan tersebut untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022. Karena untuk RKPD 2021 telah dilaksanakan pada pertengahan 2019 lalu.

Baca Juga : Terkait Usulan Gaji GTT/PTT Setara UMK, Begini Tanggapan Wali Kota Malang

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu menambahkan, sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), maka setiap data dan informasi perencanaan pembangunan daerah harus dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik.

Rencana strategis merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan lingkup perangkat daerah. Sehingga mengacu pada ketentuan yang berlaku, maka Renstra perangkat daerah wajib untuk dimasukkan pada aplikasi SIPD. Setiap proses perencanaan pembangunan daerah hingga proses penganggaran wajib dicantumkan di dalamnya.

"Untuk itu, pemerintah Kota Malang wajib berperan aktif dalam proses input rencana strategis perangkat daerah tersebut," tegasnya.

Melalui kegiatan pendampingan tersebut, diharapkan seluruh Renstra yang disusun sudah bisa diinput ke dalam aplikasi SIPD. Sehingga Pemkot Malang mampu memasukkan semua sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.