Kordes-Korcam Krisdayanti Bersinergi dengan BPJS Kesehatan Malang sebagai Relawan

Nov 17, 2020 15:50
Krisdayanti (kiri) dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang dr Dina Diana Permata. (Foto: IST Dok BPJS Kesehatan)
Krisdayanti (kiri) dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang dr Dina Diana Permata. (Foto: IST Dok BPJS Kesehatan)

MALANGTIMES - BPJS Kesehatan Cabang Malang bersinergi dengan Krisdayanti (KD), anggota Komisi IX DPR RI. Nantinya koordinator desa (kordes) dan koordinator kecamatan (korcam) Krisdayanti akan menjadi relawan BPJS Kesehatan. 

Diharapkan mereka bisa memberikan edukasi dan sosialisasi tentang program JKN-KIS di lingkungan masing-masing. 

Baca Juga : Polowijen Lebih Dekat, Cara Puskesmas Polowijen Edukasi Kesehatan di Masyarakat

Kerja sama ini dilakukan Senin (16/11/2020), bertempat di pendopo Kantor Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang.

Acara dikemas dalam sosialisasi program JKN KIS bersama anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti yang dihadiri oleh perwakilan dari 14 kecamatan di Kabupaten Malang. Acara tersebut  kembali diadakan di Kecamatan Pujon, Selasa (17/11/2020) dan Rabu di Kecamatan Turen. 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang dr Dina Diana Permata mengapresiasi yang dilakukan KD sebagai anggota Komisi IX DPR RI di dapilnya. "Untuk mengedukasi masyarakat, tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPJS Kesehatan. Apalagi wilayah Kabupaten Malang luas sekali. Jumlah kordes Bu Krisdayanti di Kabupaten Malang cukup banyak. Ada  471. Jika berjalan optimal, maka informasi JKN-KIS akan terkomunikasikan ke masyarakat," kata Dina.

Para relawan itu nantinya  juga akan mengikuti ToT (training of trainer).  Krisdayanti menyatakan para relawan akan mendapat edukasi dan sosialisasi dari BPJS Kesehatan. 

Tentang alasan mengikutkan kordes dan korcam sebagai relawan BPJS Kesehatan, KD menyebut karena ada kesimpangsiuran di antara warga mengenai JKN. Misalnya tentang pelayanan BPJS, administrasi, kenaikan iuran, dan lain-lain. Jika ada relawan yang sudah diedukasi, maka mereka bisa memberikan informasi di setiap titik.

"Jadi, rumah mereka jadi posko setelah mendapat edukasi dari BPJS. Dengan jadi relawan, maka mereka menjadi kepanjangan tangan BPJS," jawab Krisdayanti.

Ia lantas berharap, idenya ini bisa dicontoh oleh anggota dewan lainnya. Dikatakan, kordes-korcam jadi relawan BPJS sudah menjadi komitmen mereka. "Jadi, relawan BPJS itu keren. Semangat gotong royong ada," cetusnya.

Dikatakan, Komisi IX adalah mitra kerja BPJS Kesehatan. KD  juga minta agar BPJS Kesehatan melakukan cleansing data bagi penerima PBI (penerima bantuan juran) dan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial sehingga penerimanya bisa tepat sasaran. 

Dalam sosialisasi itu, KD minta pada relawan yang rumahnya jadi posko meminta izin ke suami atau anggota keluarga lainnya serta tidak boleh memakai atribut-atribut kepartaian.

Dalam sosialisasi itu,  Dina menjelaskan soal program JKN KIS. Yakni jika masyarakat turut serta mendaftar,  maka masyarakat akan mendapat perlindungan saat sakit.

Baca Juga : Vaksin Covid-19 Mulai Didistribusikan Desember 2020, Kota Malang Berharap Jadi Prioritas

"Jangan sampai saat sakit, baru ikut. Jika terlambat, maka akan ada risiko finansial. Namanya sadikin (sakit sedikit miskin)," ungkap Dina kepada peserta sosialisasi. 

Prinsip gotong royong di program ini ada. Jika peserta ikut namun tidak sakit, maka iurannya  bisa membantu yang sakit, seperti cuci darah, jantung, operasi penyakit lainnya.

Di JKN, ada yang PBI dan non-PBI. PBI ada yang dibiayai APBN dan APBD. Sementara yang non-PBI seperti karyawan swasta, PNS, pensiunan dan peserta mandiri. Selama 2014-2019, pemanfaat JKN oleh BPJS Kesehatan sebanyak 765.753 orang per hari.

Namun bagaimana pun, menurut Dina, kebutuhan utama manusia adalah sehat sehingga bisa mengerjakan apa saja. Bisa bekerja, sekolah, belajar dan lain-lain.  "Jika bisa optimal, maka akan ada peningkatan ekonomi," ujarnya. 

Tata cara pendaftaran dan pengaduan juga disampaikan Dina.  "Yang perlu diubah mindset bagi peserta JKN adalah tidak hanya datang ke pelayanan kesehatan pertama untuk minta surat rujukan," ujarnya. Sebab, fasilitas kesehatan pertama saat ini sudah komprehensif dan luas. Kecuali butuh spesialisasi, maka baru akan dibuatkan surat rujukan oleh FKTP ke RS. 

"Faskes tingkat 1 itu sudah ada ruang rawat inap. Termasuk di puskemas-puskemas. Bahkan juga fasilitas proses persalinan," terang  Dina.

 

Topik
BPJS Kesehatan MalangPenyanyi KrisdayantiKomisi IX DPR RI

Berita Lainnya

Berita

Terbaru