APK Resmi dari KPU Selesai Dicetak, Bawaslu Segera Tindak APK Paslon yang Salahi Aturan

Nov 15, 2020 17:08
Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang George da Silva aaat ditemui di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang beberapa waktu lalu. (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes) 
Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang George da Silva aaat ditemui di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang beberapa waktu lalu. (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes) 

MALANGTIMES - Alat peraga kampanye (APK) resmi yang dibuat KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Malang untuk pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Malang telah selesai dibuat sejak Jumat (13/11/2020). Liaison officer (LO) paslon telah mengambil berbagai jenis APK tersebut. 

Dengan dicetaknya APK resmi dari KPU Kabupaten Malang, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Malang telah mengambil ancang-ancang untuk menindak APK dari masing-masing paslon yang tidak sesuai aturan. 

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang George da Silva mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mempersiapkan pelantikan terhadap ribuan panitia pengawas (panwas) di tingkat PPS (panitia pemungutan suara) atau di tingkat desa agar penindakan lebih masif. 

"Senin ini kami akan lantik 4.000 an lebih panwas di PPS. Nanti panwas PPS itu yang akan membantu kami menertibkan APK yang tidak dari KPU atau tidak sesuai aturan," ungkapnya, Minggu (15/11/2020). 

Setelah dilakukan pelantikan terhadap lebih dari 4.000 orang panwas di tingkat PPS, George mengatakan bahwa pekan depan akan mulai melakukan penindakan terhadap APK yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.  "APK yang akan diturunkan adalah yang tidak memenuhi estetika, etika, dan keselamatan pengendara. Contoh di pohon, tiang listrik, serta perempatan yang menutupi pandangan pengendara," jelasnya. 

Beberapa poin peletakan APK tersebut akan diprioritaskan terlebih dahulu oleh George dan anggota Bawaslu hingga tingkat desa/kelurahan. 

Sedangkan untuk APK yang sebelumnya telah berjejer banyak sekali di jalanan Kabupaten Malang dari masing-masing paslon dan secara aturan tidak melanggar dari segi ukuran dan pemasangan, George mengimbau kepada LO (masing-masing paslon agar menurunkan APK itu terlebih dahulu. 

Hal itu merujuk pada PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 28 Ayat 6 yang menerangkan bahwa seluruh APK yang terpasang, baik yang dari KPU maupun dari pihak paslon yang memenuhi aturan, harus menyertakan surat pemberitahuan pemasangan secara tertulis ke KPU Kabupaten Malang.  "Nanti biar diparaf oleh KPU, supaya nanti APK yang sudah memenuhi aturan itu dihitung sebagai tambahan APK yang dibuat sendiri oleh paslon," terangnya. 

Sebagai informasi, ratusan ribu jenis APK yang telah datang di Kantor KPU Kabupateb Malang sejak Jumat (13/11/2020) malam sudah dapat diambil oleh masing-masing LO setiap paslon.  Hingga saat ini, seluruh LO dari masing-masing paslon ,-yakni paslon nomor satu Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi), paslon nomor dua Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono (LaDub), dan paslon nomor tiga Heri Cahyono-Gunadi Handoko (Malang Jejeg) telah proses pengambilan APK di Kantor KPU Kabupaten Malang.

Topik
Bawaslu Kabupaten MalangBerita MalangKPU Kabupaten Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru