Jelang Penutupan, Hanya Satu Lembaga Hitung Cepat yang Daftar ke KPU Kabupaten Malang

Nov 08, 2020 21:16
Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika saat ditemui awak media. (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)
Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika saat ditemui awak media. (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)

MALANGTIMES - Menjelang ditutupnya pendaftaran lembaga survei dan hitung cepat dalam tahapan di pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Malang 2020 pada hari ini Minggu (8/11/2020), KPU (Komisi Pemilihan Umum) telah menerima satu berkas dari lembaga survei dan hitung cepat. 

Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika mengatakan bahwa hingga di detik-detik penutupan pendaftaran lembaga survei dan hitung cepat hanya terdapat satu lembaga. 

"Yang mendaftar itu lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan. Sudah satu lembaga. Namanya JIP (Jaringan Isu Publik)," ungkapnya ketika dihubungi pewarta, Minggu (8/11/2020) malam. 

Dika -sapaan akrabnya- menjelaskan bahwa pendaftaran lembaga survei dan hitung cepat ini telah disosialisasikan melalui website KPU Kabupaten Malang. Pendaftaran dibuka sejak November 2019. 

"Sejak November 2019 yang lalu (kami buka pendaftaran, red). Sudah kami umumkan di web berkali-kali. Berdasarkan ketentuan di PKPU 5 Tahun 2020 soal tahapan dan jadwal itu batasnya memang sampai 8 November 2020," jelasnya. 

Pria berkacamata ini juga mengatakan bahwa dengan terdaftarnya satu lembaga survei dan hitung cepat ke KPU Kabupaten Malang ini menandakan hanya JIP yang terverifikasi dan berhak memublikasikan hasil survei dan hitung cepat pilkada Kabupaten Malang 2020. 

"Yang bisa melakukan survei dan hitung cepat serta publikasi itu adalah lembaga yang sudah mendaftar di KPU Kabupaten Malang. Bukan kami yang kerja sama dengan lembaga survei," terangnya. 

Dalam hal ini Dika juga menegaskan bahwa bukan pihak KPU Kabupaten Malang yang bekerja sama atau bahkan menunjuk, melainkan JIP sendiri yang mendaftar ke KPU Kabupaten Malang. 

"Dia (JIP, red) ke KPU kemudian menyerahkan berkas pendaftaran. Kami upload formnya di web, lembaganya yang mendaftar. Bukan kami yang merekrut atau menunjuk. Kami hanya membuka pendaftaran bagi lembaga survei yang akan melakukan kegiatan riset sama penghitungan cepat," ujarnya. 

Sementara itu, untuk lembaga-lembaga survei yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten Malang, Dika menuturkan bahwa khusus yang tidak terdaftar tidak dianjurkan untuk melakukan publikasi hasil survei dan hitung cepat. 

"Mereka dianjurkan untuk tidak melakulan publikasi. Dianjurkan untuk tidak melakukan kegiatan itu (survei dan hitung cepat) karena tidak resmi. Gang boleh melakukan hanya yang terdaftar saja,"ungkapnya. 

Dika pun menerangkan bahwa pihaknya juga tidak dapat pro-aktif mendatangi kantor-kantor atau pihak-pihak dari lembaga survei yang ada dan beredar, karena tidak semuanya berada di Malang.  "Kami juga tidak bisa proaktif mendatangi kan, karena kantornya belum tentu ada yang di Malang," ucapnya. 
 

Topik
KPU Kabupaten MalangPilkada Kabupaten Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru