20 Ribu Warga Miskin Tak Miliki BPJS, Paslon SanDi Siapkan Program Makin Tobat

Oct 28, 2020 18:33
Calon Bupati Malang dari paslon SanDi nomor urut 1, Sanusi (pegang mickrofon) saat menjelaskan mekanisme program unggulan Malang Makmur MAKIN TOBAT untuk warga miskin yang tidak tercover BPJS Kesehatan (Foto : Istimewa)
Calon Bupati Malang dari paslon SanDi nomor urut 1, Sanusi (pegang mickrofon) saat menjelaskan mekanisme program unggulan Malang Makmur MAKIN TOBAT untuk warga miskin yang tidak tercover BPJS Kesehatan (Foto : Istimewa)

MALANGTIMES - Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang dari paslon SanDi (Sanusi-Didik Gatot Subroto) nomor urut 1, memastikan tidak akan ada lagi masyarakat miskin di Kabupaten Malang, yang tidak mendapatkan jaminan layanan kesehatan.

Komitmen yang diusung paslon SanDi tersebut, selaras dengan program unggulan Malang Makmur di sektor kesehatan. Salah satunya, melalui program “Makin Tobat” alias Masyarakat Miskin Gratis Berobat.

Baca Juga : Makna Sumpah Pemuda Bagi Generasi Milenial di Kursi DPRD Kota Malang

”Iya, nanti di program kita ke depan di tahun 2021, masyarakat miskin itu dijamin mendapatkan pelayanan kesehatan. Mekanismenya sudah kita siapkan dalam program Makin Tobat itu,” tegas Sanusi saat ditemui disela agenda kampanye di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Rabu (28/10/2020).

Dijelaskan Sanusi, dalam program unggulan Malang Makmur di sektor kesehatan itu, terbagi dalam 2 kategori. Yakni, salah satunya meliputi masyarakat miskin yang sudah memiliki BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Sedangkan kategori selanjutnya adalah masyarakat miskin yang tidak tercover BPJS Kesehatan.

”Kalau masyarakat miskin yang punya BPJS kan sudah ditangung (BPJS Kesehatan). Nah yang tidak punya BPJS itulah yang kita tanggung biaya pengobatannya di rumah sakit,” ucap Sanusi.

Sejauh ini, dari hasil pemetaan Sanusi sebelum cuti sebagai Bupati Malang lantaran kembali mencalonkan diri, terdata ada puluhan ribu masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan BPJS Kesehatan.

”Jumlahnya tidak banyak (masyarakat miskin yang belum memiliki BPJS Kesehatan, red). Ya mungkin tidak sampai 20 ribu orang. Kebanyakan sudah dapat jaminan BPJS,” ungkap pria yang akrab disapa Abah Sanusi ini.

Puluhan warga miskin yang terpetakan belum memiliki BPJS Kesehatan itu, dijelaskan Sanusi, merupakan warga miskin yang mayoritas hidup di kawasan pinggiran. Atau, mereka yang hidupnya sebatang kara.

”Jadi (yang tidak memiliki BPJS Kesehatan, red) orang miskin yang biasanya hidupnya menyendiri. Kemudian tidak bisa mengurus BPJS karena tidak punya NIK (Nomor Induk Kependudukan). Jadi mereka biasanya hidupnya sendirian, dan biasanya tidak ada yang peduli dengan kondisi mereka,” jelas Sanusi.

Bagi mereka yang masuk kategori semacam itu, lanjutnya, maka dipastikan jika dirinya kembali diamanahi sebagai Bupati Malang, bakal mendapatkan jaminan kesehatan dalam program Makin Tobat yang mulai diberlakukan pada tahun 2021 mendatang.

Baca Juga : Paslon LaDub Siap Perjuangkan Pendidikan Gratis di Kabupaten Malang

Sebab, Sanusi mengklaim, jika dana untuk program Makin Tobat tersebut sudah dianggarkan pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Malang, sesaat sebelum dirinya cuti sebagai Bupati Malang karena tuntutan kampanye.

”Sumber anggaran sudah disiapkan melalui APBD. Sudah dialokasikan sekitar Rp 70 miliar,” ujarnya.

Lantas bagaimana persyaratannya?

Sanusi mengaku, jika warga miskin yang tidak memiliki NIK tersebut, cukup mengurus surat keterangan tidak mampu dari tingkat desa tempat mereka tinggal.

”Mereka nanti akan diarahkan oleh Kepala Desa dan masyarakat setempat, agar bisa mendapatkan layanan kesehatan (Makin Tobat) melalui surat keterangan tidak mampu dari desa,” pungkasnya.

 

Topik
program makin tobatprogram paslon sandiprogram malang makmurSanusi Didik Gatot SubrotoPilkada Kabupaten Malang 2020

Berita Lainnya

Berita

Terbaru