BEM Malang Raya yang melakukan aksi Unras menolak UU Cipta Kerja (Anggara Sudiongko /MalangTIMES)
BEM Malang Raya yang melakukan aksi Unras menolak UU Cipta Kerja (Anggara Sudiongko /MalangTIMES)

MALANGTIMES - Untuk kesekian kalinya, lebih tepatnya ketiga kali, mahasiswa Malang melakukan aksi unjuk rasa menolak adanya UU Cipta Kerja di kawasan Balaikota Malang, Senin (26/10/2020). 

Sebelumnya, aksi demontrasi mahasiswa terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020 dan kemudian tanggal 23 Oktober 2020.

Baca Juga : Hari Santri Masih Menggema, KWAT Malang Raya Gelar Webinar

Kali ini yang melakukan aksi unjuk rasa adalah Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya. Dalam aksinya, para mahasiswa yang tergabung dalam BEM Malang Raya menuntut agar Presiden segera mengeluarkan Perppu untuk pembatalan UU Cipta Kerja. Tuntutan tersebut telah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh para mahasiswa.

"Bem Malang Raya sudah melakukan edukasi di masyarakat menengah ke bawah, dan ternyata banyak masyarakat belum memahami omnibus law. Sehingga kita bergerak dengan menyebarkan selebaran mengenai omnibus law," beber Mahmud, Koordinator BEM Malang Raya.

Selain banyak masyarakat yang belum memahami mengenai omnibus law, dijelaskannya juga, jika beberapa pasal dalam draft juga belum pada titik final. Sehingga dari situ kemudian muncul dengan macam-macam versi.

"Kita juga masih menunggu, belum bisa menentukan mana drarftnya yang dikaji. Karena ada beberapa draft yang kita cek. Secara akademisnya memang tidak ada kesamaan, baik dari segi jumlah maupun isi draft beda, ada yang dihilangkan. Dan pada intinya berbeda-beda," ungkapnya.

"Dalam kajian melibatkan dosen, dan juga diskusi di internal BEM Malang Raya, kalau bersama pakar belum. Hasil kajian kita sebarkan lewat beberapa selebaran dan beberapa media. Ada sekitar 600 selebaran," tambahnya.

Karenanya, berdasarkan hasil kajian sementara, pihaknya menuntut agar Presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Namun bila tak segera mengeluarkan Perppu, pihaknya akan terus melakukan aksi sampai tuntutan mereka tercapai.

Baca Juga : Pulang Ceramah dan Tengah Bekam, Gus Nur Diamankan Bareskrim Polri

"Karena bahwasannya kita tahu kalau sudah lewat jalur Mahkamah Konstitusi (MK), itu sudah bisa dipermainkan pemerintah maupun DPR RI. Karena mereka yang bisa mengambil alih pada bagian MK itu sendiri," pungkasnya.

Sementara itu aksi yang diikuti sekitar kurang lebih 200-an mahasiswa tersebut, berlangsung damai dan tanpa aksi anarkis. 

Selang beberapa waktu kemudian, Wali Kota Malang menemui para peserta unjuk rasa dan menampung aspirasi mereka. Setelah itu aksi unjuk rasa selesai dan para mahasiswa kembali ke tempat masing-masing.