Sidang paripurna di gedung DPRD Kota Malang beberapa saat lalu. (Dokumentasi MalangTIMES).
Sidang paripurna di gedung DPRD Kota Malang beberapa saat lalu. (Dokumentasi MalangTIMES).

MALANGTIMES - Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja mengharuskan pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian peraturan daerah sebagai turunan dari undang-undang tersebut.

Dengan pengesahan undang-undang tersebut, secara otomatis akan ada beberapa aturan yang mengalami perubahan. Di antaranya mengenai kemudahan berinvestasi hingga aturan mengenai ketenagakerjaan. 

Baca Juga : Puluhan Pelajar Akhirnya Dipulangkan, Polisi Dalami Tiga Anak Diduga Terlibat Aksi Kerusuhan saat Demo Tolak UU Cipta Kerja

Aturan berkaitan dengan 11 klaster yang tertera dalam Omnibus Law UU  Cipta Kerja itu sebelumnya juga telah diatur oleh masing-masing pemerintah daerah, tanpa kecuali di Kota Malang.

Di Kota Malang sendiri, dalam satu tahun ini ditargetkan ada 12 ranperda yang bisa ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda). Beberapa di antaranya telah disahkan. Sebagian lagi masih dalam tahap penyusunan dan pembahasan.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Malang Harvard Kurniawan menyampaikan, dari total 12 ranperda yang ditargetkan selesai tahun ini, setidaknya ranperda minol (minuman beralkohol) yang sangat berpotensi mengalami perubahan dengan adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut.

Ranperda yang mengatur mengenai penjualan hingga beberapa aspek berkaitan dengan peredaran minuman keras di Kota Pendidikan itu sudah dalam tahap pendaftaran registrasi di Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sehingga, dalam waktu dekat bukan tidak mungkin ranperda tersebut akan disahkan.

"Ranperda miras ini yang paling ada kemungkinan harus diubah lagi dari sekitar 12 ranperda yang ditarget selesai tahun ini," katanya, Kamis (15/10/2020).

Penyesuaian lainnya,  UU Cipta Kerja telah menggabungkan UU ATR dan RTRW. Sehingga di dalamnya salah satunya juga mengatur mengenai zona usaha yang itu akan terintegrasi langsung dengan kemudahan mengurus izin melalui online single submission (OSS).

Sedangkan dalam ranperda minol, ditekankan pembagian zonasi khusus untuk wilayah yang diperbolehkan untuk menjual miras ataupun tidak. Salah satunya agar tidak berdekatan dengan tempat beribadah dan pusat pendidikan.

Selain ranperda minol,  ranperda yang disusun DPRD Kota Malang bersama eksekutif tidak akan terpengaruh oleh UU Cipta Kerja. Sementara beberapa perencanaan penyusunan ranperda yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan perizinan tidak akan dibahas tahun ini dulu. "Untuk rencana pembahasan aturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan perizinan sementara tidak dilakukan dulu," terangnya.

Baca Juga : Jadi Trending Topik, Benarkah Ada Penjarahan di Thamrin City? Ini Faktanya

Menurut Harvard,  penundaan pembahasan aturan yang berkaitan dengan perizinan dan ketenagakerjaan itu dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya perubahan-perubahan yang harus dilakukan dan menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja. "Dan juga takutnya akan buang-buang anggaran kalau memang nantinya masih harus ada penyesuaian," ucapnya.

Lebih jauh Harvard menyebut, keberadaan UU Cipta Kerja  memang harus segera disikapi oleh pemerintah daerah. Sehingga, nantinya peraturan yang dibuat masih akan tetap mengedepankan kearifan lokal dari setiap daerah.

"Seperti kemudahan perizinan melalui OSS. Saya rasa itu tidak masalah jika diatur pusat. Tapi pemerintah daerah tidak boleh lalai dengan pemenuhan komitmen," ujarnya.

Lebih jauh Harvard menyampaikan, saat ini dewan konsentrasi untuk membahas beberapa ranperda yang memang harus diselesaikan hingga akhir 2020 ini. Setidaknya ada 12 hingga 13 ranperda yang ditargetkan bisa diselesaikan tahun ini. Sehingga, tahun depan akan ada sekitar 20 ranperda yang bisa dituntaskan.

"Tahun ini semestinya kami menyelesaikan sekitar 30 ranperda. Mamun karena pandemi, maka minimal kami harus selesaikan 12 hingga 13 ranperda," pungkasnya.