Fahri Hamzah (Foto:  Gatra.com)
Fahri Hamzah (Foto: Gatra.com)

MALANGTIMES - Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjadi salah satu tokoh publik yang ikut menyoroti UU Cipta Kerja. Ia berpendapat jika UU Cipta Kerja ini justru banyak yang merugikan rakyat dan lingkungan.  

Fahri menilai jika aturan itu justru merampas hak-hak individu untuk berserikat atau berkumpul, dan memberikan kewenangan luar biasa kepada lahirnya kapitalisme baru.

Baca Juga : Deretan Ormas Gelar Aksi 1310 Tolak Omnibus Law, Benarkah KAMI Ikut Kerahkan Massa?

"Tradisi demokrasi yang demokratis selama ini, falsafahnya akan diganti dengan nilai-nilai kapitalisme baru yang merampas hak-hak individual dan berserikat atau berkumpul," ujar Fahri lewat keterangan resminya Kamis (15/10/2020).

Di sisi lain, ia menduga jika UU Cipta kerja ini justru mengadopsi sistem perekonomian China. Hal itu dikarenakan pemerintah dan DPR menganggap kapitalisme baru ala China lebih menjanjikan ketimbang model Amerika dan Eropa.

"Diambil kesimpulan, kita harus mengambil jalan mengikuti pola perkembangan ekonomi kapitalisme China," paparnya.  

Kendati demikian, upaya untuk mengadopsi sistem ekonomi China itu tidak cocok dengan iklim demokrasi Indonesia. Karena, China menerapkan komunis dalam perekonomiannya, sementara di Indonesia lebih mengedepankan demokrasi.

Hal itulah yang menurut sahabat Fadli Zon ini tak disadari oleh pemerintah dan DPR.  

Baca Juga : Beda Pendapat dengan AHY soal UU Ciptaker, Ferdinand Hutahaean Pilih Mundur dari Demokrat!

"Jangan lupa di balik keputusan ini, ada persetujuan lembaga DPR dan proposal dari pemerintah, banyak hal yang diabaikan tiba-tiba disahkan, ini menjadi pertanyaan besar. Di sinilah saatnya kita harus melakukan reformasi terhadap partai politik dan lembaga perwakilan," ujarnya lagi.  

Oleh sebab itu, Fahri tetap mempertanyakan untuk kepentingan siapa UU Cipta Kerja ini disahkan. Terlebih para investor dari Amerika Serikat dan Eropa yang ternyata ramai-ramai mengirim surat ke pemerintah Indonesia turut menolak UU Cipta Kerja.  

"Sekarang investor Amerika dan Eropa ramai-ramai menulis surat, ini kekeliruan dan mereka menolak undang-undang ini. Kalau investor Amerika dan Eropa menolak, undang-undang ini untuk investor yang mana," papar Fahri.