Komisi C DPRD Kota Malang saat meninjau langsung proses pembangunan RS BRI di Jl.Mayjend Panjaitan (Komisi C DPRD Kota Malang for MalangTIMES).
Komisi C DPRD Kota Malang saat meninjau langsung proses pembangunan RS BRI di Jl.Mayjend Panjaitan (Komisi C DPRD Kota Malang for MalangTIMES).

MALANGTIMES - Pembangunan RS BRI di Jalan Mayjend Panjaitan atau Betek kembali dikeluhkan warga sekitar. Komisi C DPRD Kota Malang turun untuk melakukan inspeksi ke lokasi pembangunan. Dari tinjauan itu, dewan meminta agar permasalahan antara pihak manajemen dan warga segera diselesaikan paling lambat pekan ini.

Dewan meminta agar beberapa keluhan yang disampaikan warga terdampak menjadi perhatian manajemen RS BRI. Sehingga, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses pembangunan tersebut.

Baca Juga : Kota Malang Kembali Zona Merah, Dewan Dorong Swab Masal Gratis

 

Menanggapi itu, Direktur Utama PT. Bhakti Mandala Husada, Widodo yang juga perwakilan yayasan manajemen menyampaikan, sejak awal perencanaan pembangunan, pihaknya telah melibatkan langsung masyarakat.  

"Tapi kan tidak tahu, jika ternyata masih ada yang belum puas," katanya.

Sesuai kesepakatan yang dibuat, menurutnya proses pembangunan RS BRI tersebut juga telah mengakomodasi keinginan warga. Di antaranya adalah adanya permintaan pemberian kompensasi bagi warga terdampak. 

Selain itu, juga menyetujui permintaan relokasi bagi beberapa warga yang merasa terganggu dengan aktivitas pembangunan rumah sakit.

"Sebenarnya nggak ada masalah, dan setelah itu proses kami serahkan kepada pihak kontraktor," jelasnya.

Dia juga menegaskan jika proses perizinan telah dilalui oleh pihak yayasan. Semua proses pengajuan izin telah diajukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

"Dan kami tegaskan jika perizinan sudah dilaksanakan dan tidak ada yang dilanggar," terangnya.

Baca Juga : Petugas Labfor Gadungan Minta Nomor Manajemen PT Unirama, Diduga Hendak Lakukan Pemerasan

 

Sebelumnya, koordinator warga terdampak pembangunan RS BRI, Agus Rachmadi menyebutkan jika ada sekitar 10 KK terdampak dalam proses pembangunan RS BRI tersebut. Karena pembangunan RS tersebut dinilai tidak meminta persetujuan terlebih dulu kepada warga terdampak.

"Kami akhirnya meminta dewan untuk tindak lanjut," katanya.

Warga terdampak menurutnya juga meminta agar proses pembangunan di RS BRI tersebut dihentikan untuk sementara. Sehingga, pembangunan bisa kembali dilanjutkan apabila sudah tidak ada permasalahan lagi dengan masyarakat sekitar.

Lantaran aduan yang dilayangkan tersebut, dewan kemudian turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan. Dewan kemudian memberikan waktu hingga akhir pekan ini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Termasuk salah satunya adalah merelokasi warga terdampak untuk menempati beberapa titik yang telah disiapkan pihak manajemen.