Para warga pengguna Hippam di Arjowinangun yang bergolak menuntut Ketua Hippam Mandiri Arjowinangun mundur (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Para warga pengguna Hippam di Arjowinangun yang bergolak menuntut Ketua Hippam Mandiri Arjowinangun mundur (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Para pelanggan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam) Arjowinangun, bergolak. Puluhan warga perwakilan pemakai Hippam dari beberapa RW, mendatangi Kelurahan Arjowinangun, Kamis (1/10/2020).

Di sana, warga menuntut Ketua Hippam Arjowinangun Zainul Fachrudin yang juga Ketua Hippam Kota Malang mundur dari jabatannya. Zainul dinilai warga tak becus dalam pengelolaan Hippam serta tidak terbuka masalah anggaran.

Baca Juga : 11 Menteri Kesehatan Mundur dari Jabatan Saat Pandemi Covid-19, Bagaimana dengan Terawan?

Salah satu perwakilan warga, Subandi, menjelaskan, jika selama ini pelayanan Hippam Arjowinangun yang diketuai oleh Zainul dari sisi pelayanan dirasakan sangat tidak maksimal. Dicontohkannya, jika selama ini pelayanan air bersih yang mengalir ke rumah-rumah warga, debit airnya begitu kecil. Bahkan sampai-sampai terkadang tidak mengalir.

"Kuota Hippam ini sebenarnya hanya 900-an saluran, tapi kan sekarang 1137-an. Sehingga alirannya sangat kecil. Tapi selama ini nggak ada solusi, sudah satu tahun lebih, keluhan nggak pernah terjawab," bebernya.

Lanjutnya, warga pengguna Hippam bertambah bergolak setelah Hippam Arjowinangun mendapatkan bantuan sebesar Rp 350 juta namun hal tersebut justru tidak diketahui pengurus lainnya, seperti halnya sekretaris Hippam Arjowinangun.

"Saya tidak menelusuri bantuan itu dari mana. Tapi ketika pertemuan pertama, ditanya perihal bantuan. Anda (ketua) benar nggak mendapat bantuan Rp 350 juta, pihaknya membenarkan. Tapi kenapa sekretaris, teknis dan pengurus lain nggak tahu," jelasnya.

Dengan masalah ini, artinya sebagai pimpinan atau ketua, Zainul sudah tidak layak lagi untuk memimpin. Sebab, kembali lagi, di dalam internal sudah tidak sinkron. Ditambah lagi dalam keterbukaan anggaran juga tidak diwujudkan Zainul sebagai Ketua Hippam Arjowinangun.

"Harus ada audit, karena beberapa tahun masyarakat tidak diberitahu. Mengelola dana hibah, misalnya paving 10 meter saja, wajib untuk melaporkan ke masyarakat. Ada papan, ini dananya, ini pengerjaannya, jadi masyarakat tenang. Pengguna Hippam ini sudah nggak menerima alasan, pengurusan sudah lemah," tegasnya.

Warga pengguna Hippam, Tatok, menambahkan, jika penambahan saluran baru pada Hippam Arjowinangun, selama ini tidak ada sosialisasi. Pengurus langsung menerima saluran-saluran baru tanpoa mempertimbangkan kapasitas maksimal dari debit air.

"Ahkirnya debit yang mengalir kecil sekali. Kayak anak yang lagi kencing. Ngalirnya kalau malam, hampir satu tahun. Dulu janji bulan empat air sudah bagus pelayanannya, tapi ternyata nggak ada hasil. Karena saya butuh untuk ternak kambing ahhkirnya saya  beralih ke PDAM. Tapi ternyata harus ada rekom dari HIPPAM untuk jaringannya karena sudah perjanjian, dari situ akhirnya nggak jadi," bebernya.

Baca Juga : Menteri Terawan Menghilang? Najwa Shihab Wawancara Kursi Kosong, Sempat Titip Salam Lewat Luhut Panjaitan

Dan setelah beberapa waktu sampai hari ini, pelayanan malah semakin memburuk. Air yang diharapkan bisa mengalir lancar, tak pernah didapatkan warga, bahkan ada juga rumah warga yang aliran airnya tidak mengalir sama sekali.

"Saya juga pernah bilang, kalau administrasi diketati, tolonglah pelayanan juga dimaksimalkan. Tapi selama ini juga nggak ada respon. Yang jelas harapan warga meminta untuk adanya pergantian pengurus," terangnya.

Sementara itu, Ketua Hippam Arjowinangun Zainul Fachrudin, sempat menyampaikan terkait teknis kenapa air yang keluar kecil. Menurutnya, ada alat yang belum terpenuhi, dan masih menunggu dari pemerintah pusat. Namun, penjelasan tersebut belum memuaskan warga pengguna Hippam.

Ia juga meminta warga yang memang menginginkan dirinya mundur sebagai ketua, agar membuat surat tertulis dan ditandatangani  oleh warga. Dirinya mengatakan, jika warga tidak bisa hanya melontarkan pernyataan secara lisan saja, sebab dirinya mempunyai surat keterangan pelantikan resmi dari lembaga dan masih berlaku.

"Karena yang menentukan saya ini diberhentikan atau tidak adalah lembaga, LPMK dan RW. Maka ajukan surat tertulis disertai fotokopi KTP. Kalau memang saya dianggap tidak becus maka ajukan, nanti LPMK dan RW akan mempertimbangkan," pungkasnya.