Kapolres Malang AKBP Hendri Umar saat ditemui awak media seusai kegiatan Forum Silaturrahmi Kamtibmas di Kepanjen, Rabu (30/9/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)
Kapolres Malang AKBP Hendri Umar saat ditemui awak media seusai kegiatan Forum Silaturrahmi Kamtibmas di Kepanjen, Rabu (30/9/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)

MALANGTIMES - Pergelaran Pilkada Kabupaten Malang 2020 dinilai rentan adanya black campaign yang menyerang pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati. Salah satunya, melalui dunia daring (dalam jaringan) pada media sosial. 

Meski demikian, hal itu telah diantisipasi oleh jajaran petugas kepolisian dari Polres Malang. Antisipasi tersebut dengan dimilikinya tim cyber army atau tim cyber troops. 

Baca Juga : Dari Balik Penjara, Caping Tulis Surat Permintaan Maaf ke Bupati Sanusi

 

Kapolres Malang AKBP Hendri Umar mengatakan bahwa keberadaan tim cyber army atau tim cyber troops ini akan bekerja setiap hari memantau peredaran informasi di media sosial.

"Kita punya tim cyber army, cyber troops yang setiap hari memonitor, memantau kampanye-kampanye yang dilakukan oleh pasangan-pasangan calon dari kedua belah pihak," ungkapnya ketika ditemui awak media di sela-sela agenda persiapan pengamanan Pilkada Kabupaten Malang 2020.

Hendri pun menuturkan bahwa anggota Polres Malang yang tergabung dalam tim cyber army tidak segan-segan melakukan teguran maupun tindakan tegas berdasarkan aturan yang berlaku.

Tindakan tersebut dilakukan jika dalam kampanye melalui media sosial dari kedua paslon untuk sementara ini terdapat informasi yang bersifat provokatif dan menimbulkan kegaduhan.

"Kalau ada yang menyampaikan berita-berita yang hoax, atau sampai membawa isu SARA dan lain-lain yang kita anggap itu tidak benar dan tidak diperbolehkan," ujarnya.

Tetapi hingga memasuki awal Bulan Oktober 2020 ini dan kebetulan juga merupakan hari keenam untuk kedua paslon melakukan kampanye politik di media sosial maupun secara langsung belum ditemukan permasalahan.

"Kita lihat belum ada teguran-teguran ataupun permasalahan masih bekum ada yang perlu kita lakukan penindakan," terangnya.

Selain kampanye melalui media sosial, paslon telah melakukan kampanye secara langsung bertemu tatap muka dengan masyarakat Kabupaten Malang. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tidak menerapkan protokol kesehatan, merupakan salah satu perhatian utama dari Polres Malang.

Baca Juga : Siap Jadi Penjamin, Forkom Jasmara Datangi Polres Malang untuk Ajukan Penangguhan Penahanan Caping

 

"Di mana sudah ada Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu yang sudah jelas protokol kesehatan diutamakan dalam tahapan masa kampanye ini," ungkapnya.

Hal itu pun juga telah disampaikan oleh Hendri kepada para paslon untuk menerapkan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada Kabupaten Malang 2020 termasuk agenda kampanye.

Pihak TNI-Polri yang merupakan gugus tugas penanganan Covid-19 bersinergi dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Malang, yang ketiganya tergabung dalam Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu) akan terus mengawasi utamanya dalam penerapan protokol kesehatan dan tidak segan-segan membubarkan kampanye dari paslon.

"Jadi kalau ada pelanggaran, kita sudah memberikan himbauan 1 kali, 2 kali ternyata tidak diindahkan masih tetap melakukan pelanggaran yang sama, kita bisa melakukan tindakan tegas dalam bentuk membubarkan pelaksanaan kampanye," jelasnya.

Dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Malang 2020, seperti tahapan kampanye pihak kepolisian dan tentara dapat memotong ataupun mengintervensi pelaksanaan tahapan Pilkada tersebut.

"Memotong atau mengintervensi bisa kita laksanakan apabila protokol kesehatan tidak dilaksanakan dalam kegiatan tersebut," pungkasnya.