BPJS Kesehatan (Foto:  Tempo.co)
BPJS Kesehatan (Foto: Tempo.co)

MALANGTIMES - Wacana penghapusan kelas BPJS Kesehatan rupanya segera terealisasikan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan jika pemberlakukan kelas standar bagi peserta BPJS Kesehatan akan berlaku sejak awal 2021.  

Penerapan ini akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2022.  

Baca Juga : Video Pria Terbakar di Tiang Listrik Kembali Viral, PLN Angkat Suara

 

"Awal 2021 sampai akhir 2022 paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan rawat inap kelas standar  kami terapkan bertahap," ujar Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI.

Kelas standar itu nanti akan menggantikan sistem kelas 1, 2 dan 3 untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri. Dengan demikian dampak bagi peserta mandiri nantinya akan bergabung menjadi satu kelas saja dan iurannya pun akan menjadi sama rata.

Lebih lanjut Oscar menuturkan jika perumusan aturan kelas standar ini di bawah koordinasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). DJSS akan melibatkan sejumlah pihak seperti Kemenkes, BPJS Kesehatan, Kemenkeu, kalangan akademisi, perhimpunan dan asosiasi rumah sakit.  

Seluruh pihak tersebut, telah merinci menyusun rancangan paket manfaat JKN berbasis KDK dan rawat inap kelas standar sejak Januari hingga September. Selanjutnya, Oktober dan Desember mereka akan mematangkan proses legal dari aturan tersebut.  

Seperti ketersediaan tempat tidur di RS, penyesuaian fasilitas rawat inap kelas standar oleh RS, SDM medis dan non medis, hingga ketersediaan sarana dan prasarana di RS.

Baca Juga : 600 Penghuni Ponpes Al-Izzah Kota Batu Jalani Swab Test

 

Ketentuan mengenai kelas standar tercantum dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Pada Pasal 54 A berbunyi untuk keberlangsungan pendanaan Jaminan Kesehatan, menteri bersama kementerian/lembaga terkait, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan melakukan peninjauan manfaat Jaminan Kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan rawat inap kelas standar paling lambat Desember 2020.

Dengan adanya kelas standar diharapkan bisa menjadi solusi atas polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan.