Bupati LIRA Malang Raya, M. Zuhdy Achmadi ketika ditemui awak media beberapa waktu lalu. (Foto: Dok. JatimTimes)
Bupati LIRA Malang Raya, M. Zuhdy Achmadi ketika ditemui awak media beberapa waktu lalu. (Foto: Dok. JatimTimes)

MALANGTIMES - Proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 telah sampai pada tahapan proses verifikasi faktual perbaikan ulang terhadap berkas dukungan dari Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang dari jalur perseorangan.

Bapaslon tersebut yakni Heri Cahyono-Gunadi Handoko yang saat ini sedang menunggu hasil dari proses verifikasi faktual perbaikan ulang yang dilakulan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Malang.

Baca Juga : Konsolidasi Internal PKB, LaDub Punya Modal 306 Ribu Suara Warga

Menanggapi proses tersebut, Bupati LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Malang, M. Zuhdy Achmadi menegaskan bahwa pihaknya terus memantau verifikasi faktual perbaikan agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan paling utama yakni tidak terdapat upaya-upaya intervensi yang dilakukukan oleh pihak-pihak terkait.

"Patut diduga ada upaya saling intervensi dalam verfak terjadi baik dari pasangan calon maupun dari penyelenggara pilkada, baik KPU maupun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum)," ungkapnya ketika dikonfirmasi pewarta, Sabtu (12/9/2020).

Karena berdasarkan temuan di lapangan dan laporan masyarakat yang didapatkan oleh tim LIRA Malang Raya yang berada di beberapa titik Kabupaten Malang, telah terjadi intervensi dari tim pasangan calon kepada penyelenggara.

Caranya, yakni dengan melakukan kompromi untuk meloloskan data warga meskipun statusnya masuk dalam kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

"Bahkan berdasarkan laporan juga ada tekanan-tekanan baik secara psikis kepada penyelenggara tingkat desa terhadap verifikasi faktual ini," jelas pria yang akrab disapa Didik ini.

Selain tindakan seperti tersebut diatas, pihaknya juga mendapatkan aduan dan laporan dari masyarakat yang KTP (Kartu Tanda Penduduknya, red) diklaim untuk dukungan terhadap Bapaslon perseorangan.

"Masyarakat yang merasa tidak mendukung, berarti patut diduga ada dukungan palsu yang dilakukan. Terlebih jika masyarakat tidak tanda tangan di form BA 5, maka bisa langsung lapor polisi, karena termasuk pidana umum," jelasnya.

Beberapa waktu kedepan, LIRA bakal segera mengajukan aduan kepada Bawaslu Kabupaten Malang dan Gakumdu (Penegak Hukum Terpadu, red) Kabupaten Malang agar dugaan dukungan palsu dapat ditindaklanjuti secara hukum, karena masuk dalam kategori pidana pemilu.

Baca Juga : KPU Kabupaten Malang Verfak Ulang 40.321 Berkas Bapaslon Perseorangan

"Dugaan kompromi sudah terjadi pada tahap pertama dan kedua, namun kami melihat karena banyaknya kebutuhan KTP yang harus dipenuhi upaya ini tidak berhasil, dan kami menduga cara tersebut akan diulangi lagi pada verfak yang sedang berjalan saat ini," terangnya.

Dugaan upaya intervensi dari beberapa oknum komisioner penyelenggara pemilu seperti KPU Kabupaten Malang dan Bawaslu Kabupaten Malang juga tercium pada level bawah di tingkat kecamatan hingga desa.

"Kami berharap agar tidak ada lagi upaya saling intervensi, agar Pilkada Kabupaten Malang berjalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan sesuai aturan hukum," tegasnya.

Sementara itu, LIRA pun mempertanyakan terkait adegan salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Malang yang menangis saat memeluk erat Bakal Calon Bupati dari jalur perseorangan yakni Heri Cahyono setelah Rapat Pleno KPU Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa Bapaslon perseorangan gagal lolos untuk melaju pada tahapan proses selanjutnya.

Pasca putusan Rapat Pleno dan adegan tersebut, Didik mengatakan dalam sidang terbuka penyelesaian sengketa hasil verifikasi faktual perbaikan, gugatan dari Bapaslon perseorangan dikabulkan oleh Bawaslu Kabupaten Malang. Hal ini pun menimbulkan tanda tanya.

"Apakah ini ada keterkaitan antara adegan tangisan dan pelukan tersebut dengan Bawaslu?" pungkasnya.