Penandatanganan kesepakatan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Kota Malang 2020 saat Rapat Paripurna di DPRD Kota Malang, Selasa (11/8). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Penandatanganan kesepakatan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Kota Malang 2020 saat Rapat Paripurna di DPRD Kota Malang, Selasa (11/8). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Rancangan KUPA-PPAS (Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Perubahan APBD Kota Malang tahun anggaran 2020 resmi disahkan hari ini (Selasa, 8/7/2020).

Dalam KUPA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 tersebut ada penurunan anggaran sebesar Rp 270 Miliar dari yang sebelumnya tercatat Rp 2.289 Triliun. 

Baca Juga : Kota Batu Segera Miliki Uji Kir Sendiri, Rencananya Dibangun di Kelurahan Dadaprejo

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan besaran APBD Kota Malang setelah perubahan di tahun 2020 sebesar Rp 2,019 Triliun. Dari jumlah tersebut memang capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum terpenuhi.

"Kami soroti juga Belanja Tidak langsung yang lebih besar daripada Belanja Langsung. Di sini kami sudah cermati, dan masih bisa dimaklumi. Karena komponen belanja langsung termasuk BTT (Belanja Tidak Terduga) dan Hibah," terangnya.

Dalam agenda rapat paripurna kali ini, hal tersebut juga sempat disinggung oleh beberapa fraksi, salah satunya fraksi PKS. Anggota Fraksi PKS, Batu Rekso Aji menyampaikan dalam perubahan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2020 ini dinilai masih belum bisa dikatakan ideal.

Pihaknya meminta agar penggunaan anggaran belanja dilakukan secara transparan dan akuntable. Terutama dalam penggunaan dana BTT senilai Rp 251 Miliar.

"Karena proporsi belanja langsung yang sebesar 49,16 persen dirasa masih kurang dibanding proporsi belanja tidak langsung sebesar 50,84 persen. Kami juga meminta agar dalam penggunaan anggaran belanja dilakukan secara transparan dan akuntabel, terutama pada alokasi BTT sebesar Rp 251 Miliar," paparnya.

Baca Juga : Hingga Juli, PAD Kota Batu 32,69 Persen atau Rp 67,6 Miliar

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan berkaitan dengan nilai Belanja Langsung dan tidak langsung yang tidak proporsional, salah satunya karena dialihkan untuk penanganan Covid-19.

"Secara nasional karena belanja tidak langsung adalah kebutuhan-kebutuhan yang BTT. Itu salah satu instrument belanja tidak langsung. Ke depan ini yang akan benar-benar dioptimalkan untuk recovery ekonomi, memberi stimulus ekonomi pada warga, juga untuk peningkatan fasilitas penanganan covid," terangnya.