Ilustrasi (Istimewa).
Ilustrasi (Istimewa).

MALANGTIMES - Tahun depan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang ditarget sebesar Rp 3 Triliun. Target itu ditetapkan lantaran potensi yang dimiliki Kota Pendidikan ini disebut sangat besar. Sehingga sangat memungkinkan mencapai PAD dengan jumlah yang besar.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD itu adalah melalui aturan yang kini tengah dibahas yaitu Ranperda Retribusi Jasa Usaha. Ranperda itu ditargetkan memiliki poin yang lebih mempertegas sistem retribusi. Sehingga, PAD Kota Malang dapat terus ditingkatkan.

Baca Juga : Voice Announcer, Kadishub Kota Batu: Agar Warga Semakin Taat Protokol Kesehatan

Ketua Pansus Ranperda Retribusi Jasa Usaha, Lookh Makhfudz menyampaikan, Perda yang mengatur tentang retribsusi jasa usaha di Kota Malang pada dasarnya sudah ada. Perda tersebut adalah Perda No 2 Tahun 2011.

Namun setelah ditelaah secara dalam mengenai isi dari Perda tersebut, ternyata butuh dilakukan perubahan isinya sesuai dengan aturan yang lebih tinggi.

"Makanya dibuatkan Ranperda baru untuk menguatkan sistem retribusi," katanya.

Politisi PAN itu menyampaikan, beberapa retribusi yang perlu ditelaah lebih lanjut, terutama mengenai besaran retribusi seperti retribusi parkir, retribusi penyewaan gedung pemerintah, retribusi wc terminal, hingga retribusi mobil jenazah.

Karena besaran dari retribusi yang ditetapkan tersebut dinilai masih bisa lebih ditingkatkan. Sementara untuk beberapa jasa retribusi seperti retribusi mobil jenazah menurutnya bisa dihapuskan saja.

Baca Juga : Cegah Pengangguran Meluas, Pemerintah Siapkan Skema Bantuan untuk Media Massa

"Kalau ada rencana menaikkan memang tak semua. Karena harus dilihat dan tak disamaratakan," jelasnya.

Bukan hanya itu, di era digitalisasi seperti sekarang menurutnya peraturan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi perlu untuk dimasukkan. Sehingga bisa lebih meningkatkan PAD Kota Malang.

Hal itu telah diperkuat melalui PP 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Sehingga, potensi PAD Kota Malang dapat lebih dimaksimalkan melalui pasal tersebut. Sehingga sistem retribusi bisa dilakukan secara online untuk mencegah kebocoran PAD.