Adam Muhshi Pakar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Jember (foto : istimewa / Jatim TIMES)
Adam Muhshi Pakar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Jember (foto : istimewa / Jatim TIMES)

MALANGTIMES - Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang belum lama ini dilakukan oleh DPRD Jember dalam memakzulkan Bupati Jember Faida, mendapat tanggapan dari Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember (Unej) Adam Muhshi.

Menurut pria yang juga kandidat doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga ini, persoalan HMP yang dilakukan oleh DPRD Jember masih belum final dan harus dilakukan uji terlebih dahulu di Mahkamah Agung (MA) untuk dilakukan pemeriksaan.

Baca Juga : Baru Menjabat, Ini Tugas yang Harus Segera Diselesaikan Sekda Kabupaten Malang

“HMP ini merupakan tindak lanjut dari Hak Interpelasi dan Hak Angket yang sebelumnya sudah dilakukan oleh anggota DPRD Jember, menurut saya secara normatif sudah sesuai ketentuan, dan dibenarkan oleh undang-undang,” ujar Adam.

Namun meski demikian, MA lah yang akan menjadi penentu. HMP yang diajukan oleh DPRD Jember akan digodok terlebih dahulu di MA, kemudian hakim akan memproses hasil HMP terkait tuduhan dan dugaan yang dijadikan alasan DPRD Jember dalam memakzulkan bupati.

“Benar atau tidak yang dituduhkan dewan hingga menjadi HMP dan pemakzulan, MA akan melakukan pemeriksaan untuk mencari kebenaran secara hukum, kemudian oleh MA akan diputus apakah Bupati Jember telah melakukan pelanggaran sumpah jabatan atau larangan seperti yang dituduhkan oleh DPRD,” ujar Adam.

MA sendiri menurut Adam memiliki waktu 30 hari sejak DPRD mengajukan permintaan pemakzulan untuk membuat keputusan, dan prosesnya tidak hanya berhenti di MA saja, akan tetapi MA akan memberikan salinan putusan kepada pemohon dalam hal ini DPRD Jember.

Baca Juga : Kekerasan Psikis Dominan di Kota Malang, 65,7 Persen Responden Tak Tahu Prosedur Laporan

“Setelah itu, baru DPRD Jember mengajukan pemberhentian terhadap Bupati Jember kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, dan menteri wajib memberhentikannya, tapi jika semua yang dituduhkan oleh DPRD tersebut sudah diputuskan dan dibenarkan oleh MA,” pungkas Adam. (*)